Saat ini Pemkab PPU hanya mengelola sekira 15 kilometer. Rencana jangka panjangnya ialah menyambut perpindahan dan pindahnya ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. "Yang terdekat untuk men-support yang KIB ini," tandasnya.
Benar saja, dari sisi lokasi paling dekat dibanding dengan kawasan industri lainnya. Ke lokasi yang digadang-gadang menjadi titik pusat pemerintahan negara itu.
Lalu dalam pengelolaannya, Pemkab PPU bisa menerapkan sistem sewa. Ada para investor. Tujuannya jelas. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Tidak hanya memiliki pelabuhan saja. "Tapi juga fasilitas lainnya. Ada pergudangan serta yang lainnya," ujarnya. Lalu, memberikan dukungan dari perizinannya. "Sudah ada AMDAL, UKL-UPL dan yang lainnya," imbuh Nicko.
Dukungan Anggaran
Untuk menghidupkan KIB secara optimal. Jelas butuh dukungan kebijakan dan anggaran dari berbagai pihak. Bukan hanya Pemkab PPU. Tapi juga Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat. "Kami (Pemkab PPU) berharap semua program-program pendukungnya dapat segera dilanjutkan," ujar Nicko.
Dilihat dari potensinya, KIB juga dinilai ideal menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Bila cermat, kata Nicko, justru lebih mudah untuk menghidupkan KIB ketimbang KEK Maloy.
"Setidaknya anggaran yang dibutuhkan untuk memaksimalkan KIB, seperempat dari dana yang sudah digelontorkan ke KEK Maloy," pungkasnya. (rsy/eny)