Drajat melihat saat ini politik tidak bisa dikendalikan dan dikuasai elit-elit ekonomi. Mereka sudah membangun relasi atau klik-klik berdasarkan relasi kehormatan sebagaimana disebutkan tadi.
Sebelumnya, Indonesia ada dalam sistem politik yang dikendalikan oleh rezim. Ini terjadi pada masa pemerintahan Soeharto.
Sementara di masa pemerintahan Soekarno, sistem politik lebih pada politik yang terpimpin. Karena presiden pertama RI itu menjadi simbol paling menarik di masa itu. Sehingga menjadi sentral.
Sistem politik kebangsawanan tentu menawarkan kelebihan dan kekurangannya. Dari segi kekurangan, Drajat menyebut, politik kebangsawanan ini tidak luwes dan tidak terbuka. Orang yang tidak memiliki kehormatan dan kemampuan ekonomi akan sulit untuk menembusnya.
“Ini sulit sebenarnya mengharapkan orang yang betul-betul pintar. Betul-betul bertanggung jawab masuk ke ranah itu (politik). Kalau dia tidak memiliki 2 itu (kehormatan dan kekayaan),” kata Drajat.
Selain itu, kekurangan sistem ini adalah dekatnya kepentingan ekonomi dan politik akibat dikuasai oleh orang-orang dalam lingkaran yang sama.
Akibatnya, kebijakan politik yang diambil bisa dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang ada, dan sebaliknya.
Namun ada satu kelebihan dari royal politics ini: pemerintahan yang cenderung stabil. Karena sulit digoyahkan. (kmp/qn)