Ketidakpastian Proyeksi Ekonomi Indonesia

Jakarta, nomorsatukaltim.com - Pemerintah berulang kali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di 2020. Pada Maret-April lalu, pemerintah memberikan pandangan kepada DPR bahwa ekonomi di 2020 bakal berada di kisaran minus 0,4 persen hingga positif 2,3 persen.

Kemudian berdasarkan data hingga Juli dan Agustus, pemerintah kembali memperkecil proyeksi pertumbuhan. Saat ini berada di kisaran minus 1,1 persen hingga 0,2 persen. Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara mengakui jika pemerintah tengah kesulitan dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2020 dan 2021 secara solid. Menurut dia, kesulitan diakibatkan oleh kondisi serba tidak pasti selama pandemi corona berlangsung. “Ya memang sangat sulit melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang solid. Proyeksi yang solid ini menjadi sulit di tengah pandemi COVID-19 ini,” kata Suahasil dalam webinar bertajuk Dualisme Peran UMKM di Tengah Krisis Ekonomi Nasional, Sabtu (19/9/2020). Hal ini tercatat dari perbedaan data oleh pemerintah maupun sejumlah lembaga riset internasional atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 dan 2021. Di mana Kementerian Keuangan memprediksi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia antara minus 0,4-1,0 persen. Kemudian 2021, tingkat pertumbuhan ekonomi dipatok antara 4,5-5,5 persen. Sementara lembaga dana moneter (IMF) meramalkan tingkat ekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini minus 0,3 persen. Kemudian untuk 2021, angka pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai 6,1 persen. Lalu, Bank Dunia meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 ialah 0,0 persen. Sedangkan angka pertumbuhan tahun depan sebesar 4,8 persen. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini antara minus 3,9 sampai minus 2,8 persen. Sementara untuk tahun 2021 angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dipatok antara 2,6-5,2 persen. Sedangkan, Bank Pembangunan Asia (ADB) memprediksi ekonomi Indonesia tahun ini minus 1,0 persen. Lalu, untuk tahun depan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini mencapai 5,3 persen. Terakhir, Bloomberg memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mencapai 0,5 persen. Kemudian untuk 2021, angka pertumbuhan ekonomi nasional dipatok sebesar 5,5 persen. “Ini mereflesikan sulitnya membuat proyeksi ke depan. Jadi ibaratnya tuh, mau dibilang bahwa kita lewati dulu tahun ini. Lewati dulu masa sekarang. Karena membuat proyeksi ke depan itu tidak semudah yang kita pikirkan,” tegasnya. Pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen di 2021. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN), pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan berada pada kisaran 4,5-5,5 persen. “Pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen tahun 2021 telah ditetapkan titiknya adalah di 5 persen,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI), saat rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Jumat (11/9/2020). Dia mengatakan, keputusan yang diambil dalam kesepakatan Panja sangat tepat. Asumsi pertumbuhan ekonomi di titik 5 persen tersebut menggambarkan antara harapan namun juga kehati-hatian terhadap kondisi 2021. “Diakui dengan adanya perkembangan COVID, terutama akhir-akhir ini, kita melihat eskalasi ketidakpastian meningkat untuk tahun 2020 dan masih akan berlangsung di 2021. Sehingga kita memang patut waspada. Namun tidak kehilangan fokus untuk optimis dalam hadapi masalah,” terang dia. Sementara itu, inflasi dan nilai tukar rupiah tidak mengalami perubahan dari RAPBN 2021 yang disampaikan sebelumnya. Di mana inflasi dipatok sebesar 3,0 persen dan rupiah Rp 14.600 per USD. “Inflasi 3 persen sesuai RUU yang disampaikan pak presiden. Nilai tukar rupiah Rp 14.600 masih sama yang disampaikan RUU APBN 2021,” jelas dia. Tak hanya itu, tingkat suku bunga SBN 10 tahun, harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak bumi juga tidak mengalami perubahan. Di mana masing-masing berada di posisi 7,29 untuk SBN, USD 45 per barel harga minyak mentah Indonesia, dan USD 705 per barel untuk lifting minyak bumi. “Yang berubah adalah cost recovery yang menurun dari USD 8,5 miliar, menjadi USD 8 miliar. Turun USD 500 juta,” jelas dia. Dia melanjutkan, untuk sasaran dan indikator pembangunan tidak banyak berubah dalam RAPBN 2021. Di mana tingkat pengangguran dalam rentang 7,7-9,1 persen. Tingkat kemiskinan dalam 9,2-9,7 persen, gini ratio indeksnya 0,377-0,379, dan IPM 72,78-72,95. Sementara untuk 2 sasaran pembangunan yang juga diminta oleh DPR, Banggar maupun Komisi XI, yakni tentang nilai tukar petani 102 dan nilai tukar nelayan 104. “Ini adalah yang jadi basis asumsi kita untuk menghitung dari APBN 2021 dan sekaligus ada beberapa target pembangunan,” tandas dia.

MULAI PULIH

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kinerja perekonomian Indonesia mulai pulih. Walaupun belum seluruhnya. Salah satu indikatornya penjualan semen yang mulai meningkat. “Sudah mencapai 94 persen dari level penjualan bulanan tahun 2019,” kata Luhut dalam kuliah umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ditayangkan di akun Youtube FEB UI pada Jumat (18/9/2020) malam. Sepanjang 2019, rata-rata penjualan semen mencapai 5,8 juta per bulan. Agustus 2020, penjualan semen sudah mencapai 5,4 juta per bulan. Selain semen, ada indikator penjualan kendaraan roda 4. Sepanjang 2019, rata-rata penjualan per bulan adalah 85 ribu unit. Agustus 2020 sudah mulai tumbuh. Tapi baru 11 persen saja atau sekitar 37 ribu. “Masih jauh di bawah 2019,” kata dia. Luhut menegaskan, data-data perkembangan ekonomi ini tidak menunjukkan pemerintah mendahulukan ekonomi ketimbang kesehatan. Menurut dia, tindakan yang dilakukan semi alias proporsional antara ekonomi dan COVID-19. “Terlalu keras COVID ini kita kontrol, ya matilah ekonomi” kata dia. Sebaliknya jika terlalu terbuka, ekonomi bisa naik. Tapi manusia banyak yang jadi korban. Di depan para akademisi UI, Luhut pun mengatakan saat ini hingga beberapa bulan ke depan adalah critical time. Desember 2020, Indonesia diharapkan bisa mendapatkan 40 juta vaksin COVID-19. “Yang sudah secure 30 juta,” katanya.

TAK DISIPLIN

Luhut memberikan penjelasan penugasan khusus yang diberikan Joko Widodo (Jokowi) kepadanya terkait penanganan COVID-19. Luhut membantah anggapan peningkatan jumlah kasus penularan COVID-19 yang terjadi belakangan di Indonesia karena pemerintah kembali membuka perekonomian. Ia menilai, peningkatan kasus COVID-19 karena masyarakat mulai abai dan tak lagi disiplin. “Memang ada tren kenaikan angka penularan di September ini. Tapi ini bukan karena pemerintah kembali membuka ekonomi. Ini karena masyarakat tidak disiplin,” ujar Luhut. Luhut mengakui, pemerintah tidak bisa benar-benar memilih antara kesehatan dan ekonomi. Dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah perlu memelihara keseimbangan. “Gimana kita melihara keseimbangan ini. Tapi kudu kompak dan jangan saling salah. Tenang aja. Kita selesaikan dengan baik. Kita upayakan dengan baik. Jangan sampai ada outbreak,” ujar Luhut. Ia melanjutkan, 3 bulan ke depan merupakan masa kritis. Maksudnya, pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengendalikan penularan COVID-19 sampai vaksin ditemukan. “Ini kita masuk dalam critical time. Dua tiga bulan ke depan. Paling tidak sampai Desember ketika pemerintah sudah mengantongi vaksin,” ujarnya. Pada masa genting 3 bulan ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Luhut memastikan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan akan lebih ditingkatkan. “Kita perlu upaya lebih tegas untuk bisa mengubah perilaku masyarakat. Ada tren kenaikan September dibandingkan Agustus. Meski kasus kesembuhan naik. Tapi ini memang karena enggak disiplin, kematian dan infeksi meningkat,” ujar Luhut. Luhut juga menyinggung soal perintah Jokowi kepadanya dalam penanganan COVID-19 di 9 provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua. Menurutnya, tidak ada hal istimewa yang akan dilakukannya. Ia juga mengaku dibantu banyak anak muda. Termasuk epidemiolog muda. Dalam upaya pengawasan penanganan COVID-19. “Agar teman-teman media mengetahui bahwa tidak ada hal istimewa yang saya lakukan. Jadi kalau ada yang bilang (saya) bukan epidemolog, memang betul. Tapi saya dibantu banyak orang-orang pinter. Anak-anak muda. Orang-orang berkualitas yang membantu saya. Saya hanya manager. Saya kira saya boleh klaim diri saya manager yang baik,” tuturnya. Luhut berharap, jika masa kritis bisa dilewati, pada tahun depan Indonesia diharapkan berada pada kondisi yang baik. Namun, ia mengingatkan seluruh lapisan masyarakat harus kompak dan tidak saling menyalahkan atau menuduh sana-sini. “Tenang saja. Kita selesaikan ini dengan baik. Bahwa ini akan kita upayakan untuk betul-betul jangan sampai ada outbreak. Itu saja tugas kita sampai nanti vaksin,” tutupnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menyatakan, upaya sosialisasi tentang perubahan perilaku terus dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, masih ada masyarakat di daerah yang mengalami lonjakan jumlah kasus positif merasa yakin tidak akan terinfeksi COVID-19. “Upaya kita bersama untuk melakukan sosialisasi tentang perubahan perilaku. Karena ada 5 provinsi yang sekarang kasusnya mengalami peningkatan,” ujar Doni. Ia menjelaskan, kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta yang meningkat 30 persen, Jawa Timur naik 29 persen, Jawa Tengah naik 18 persen, Jawa Barat 18 persen, dan Kalimantan Selatan naik 14 persen. Menurut dia, masyarakat di 5 provinsi itu merasa yakin tidak akan terkena COVID-19. “Itu masyarakatnya masih merasa yakin tidak kena COVID-19. Ini program kita bersama untuk mengajak masyarakat bisa memahami bahwa COVID ini adalah nyata, bukan rekayasa, bukan konspirasi, dan COVID ibarat malaikat pencabut nyawa bagi kelompok rentan,” jelas dia. Dia mengatakan, seluruh pimpinan di tingkat pusat hingga daerah untuk memerintahkan staf-staf yang memiliki komorbid agar tidak bekerja di kantor. Mereka yang masuk kelompok rentan diperintahkan untuk bekerja dari rumah. “Dengan demikian, kita mampu menyelamatkan 85 persen warga negara kita yang sekarang ini menjadi korban terbanyak. Terutama hipertensi dan diabetes,” kata dia. Pada Jumat (19/9), terdapat penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 3.891 orang dalam 24 jam. Artinya, sudah 11 hari berturut-turut angka kasus baru COVID-19 selalu di atas 3.000 orang setiap hari. Rekor tertinggi tercatat pada 16 September lalu dengan 3.963 kasus baru dalam sehari. Penambahan kasus positif terbanyak disumbang oleh DKI Jakarta dengan 1.258 orang dalam sehari. Kemudian menyusul Jawa Timur dengan 485 kasus, Jawa Barat dengan 341 kasus, Riau dengan 225 kasus, dan Jawa Tengah dengan 198 kasus. Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal dunia dengan konfirmasi positif COVID-19 bertambah 114 meninggal dunia mencapai 9.336 orang pada Jumat lalu. Kabar baiknya, jumlah pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh mencapai 4.088 orang dalam 24 jam. Angka ini menjadi yang terbanyak selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Dari angka tersebut, DKI Jakarta menyumbang kasus sembuh tertinggi: 1.028 orang. Provinsi lain yang juga melaporkan kasus sembuh terbanyak menyusul ibu kota. Antara lain Jawa Timur dengan 527 pasien sembuh, Jawa Tengah dengan 420 kasus sembuh, Jawa Barat dengan 288 kasus sembuh, Kepulauan Riau dengan 286 kasus sembuh, dan Kalimantan Selatan dengan 199 kasus sembuh. Jawa Timur dan Jawa Tengah bahkan mencatatkan jumlah pasien sembuh yang lebih banyak ketimbang penambahan kasus positif baru. Jumlah kumulatif kasus sembuh nasional Jumat lalu mencapai 170.774 orang.

TUGAS BERAT

Perputaran roda ekonomi telah terganggu sejak masuknya wabah COVID-19 pertama kali ke Indonesia. Kini pemerintah tengah berjibaku untuk menyembuhkan kembali perekonomian. SMI menjadi salah satu pihak yang memikul beratnya tugas tersebut. Pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020 sudah terkontraksi minus 5,3 persen, Jika kuartal ini kembali minus, maka Indonesia jatuh resesi. Dia menjelaskan, betapa beratnya memulihkan ekonomi di kondisi saat ini. Apalagi krisis karena pandemi saat ini sangat berbeda dengan krisis sebelumnya. Seperti di 2008-2009 dan 1997-1998. Untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini, tentu yang sangat krusial adalah menangani wabah itu. Yang menjadi akar permasalahannya. Menurutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan. Karena itu, penyelesaian masalah ini bertambah sulit. “Dalam hal ini pemulihan ekonomi akan sangat bergantung pada tujuan. Pertama menangani masalah bagaimana kita akan dapat menahan jumlahnya. Itu sulit. Apalagi Indonesia adalah negara besar dan negara kepulauan,” ujarnya dalam ADB Annual Meeting Virtual 2020, Jumat lalu. Oleh karena itu, SMI menyebut, Indonesia membutuhkan koordinasi yang kuat. Baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Untuk mengatasi penyebaran wabah COVID-19. Dia melanjutkan, seiring dengan upaya itu, pemerintah juga harus meminimalisasi dampak negatif dari COVID-19 terhadap perekonomian. Baik dari sisi permintaan maupun produksi. “Upaya kami akan terus menggunakan instrumen fiskal ini dengan dukungan bank sentral. Agar kami dapat memulihkan ekonomi dari tantangan yang sangat luar biasa yang kami hadapi saat ini,” tutupnya.

SECERCAH HARAPAN

Bank Indonesia (BI) menyatakan telah mulai melihat perbaikan perekonomian domestik. Meski masih terbatas. Sejalan dengan mobilitas masyarakat yang melandai pada Agustus 2020. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjabarkan beberapa indikator perbaikan perekonomian domestik. Seperti kinerja ekspor yang membaik, konsumsi rumah tangga, dan beberapa indikator dini lainnya. Terperinci, kinerja ekspor mulai menunjukkan perbaikan sejalan dengan peningkatan permintaan global. Khususnya dari Amerika Serikat (AS) dan China. “Terlebih, untuk beberapa komoditas seperti besi dan baja, pulp dan waste paper, serta CPO,” kata Perry via video conference, Kamis (17/9/2020). Bank sentral juga meyakini kalau konsumsi rumah tangga mulai membaik meski terbatas, seiring dengan berlanjutnya stimulus fiskal seperti penyaluran bantuan sosial (bansos), serta pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, ada beberap aindikator dini lainnya yang menunjukkan perbaikan. Seperti penjualan ritel, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), dan PMI Manufaktur. Prospek berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik akan banyak dipengaruhi oleh perkembangan mobilitas masyarakat. Ini juga akan tergantung dengan penerapan protokol COVID-19 di sejumlah daerah. “Selain itu, kecepatan realisasi anggaran pemerintah. Baik pusat maupun daerah. Juga memengaruhi. Juga kemajuan restrukturisasi dan penjaminan kredit, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital. Khususnya untuk pemberdayaan UMKM,” tambahnya. Perry berjanji, BI akan selalu hadir untuk terus memperkuat fondasi perekonomian lewat bauran kebijakan moneter. Selain itu, BI juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait. Agar kebijakan yang ditempuh semakin efektif untuk mendorong perekonomian.

EKONOMI GLOBAL

BI melihat, perekonomian global saat ini sudah mulai membaik. Perbaikan perekonomian global didorong oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi di China dan AS. “Perkembangan positif di China dan AS sejalan dengan melandainya penyebaran COVID-19. Yang mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat global ke level ekuilibrium normal baru,” kata Perry. Perry menambahkan, pemulihan 2 negara adidaya tersebut juga disebabkan oleh dampak positif dari stimulus. Baik moneter maupun fiskal. Yang cukup besar. Selain itu, Perry juga melihat, perbaikan ekonomi global didorong oleh sejumlah indikator dini pada Agustus 2020. Yang menunjukkan prospek positif, seperti peningkatan mobilitas, ekspansi PMI manufaktur dan jasa di China dan AS, serta naiknya indikator konsumsi. Perbaikan perekonomian global ini berpotensi mendorong peningkatan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global di semester II-2020. Sehingga memberi angin segar pada prospek ekspor berbagai negara. “Ada peningkatan ekspor di berbagai negara dan indeks kontainer logistik global. Mengindikasikan perbaikan aktivitas perdagangan dunia pada kuartal III-2020,” tambah Perry. Akan tetapi, Perry juga mengaku, bank sentral melihat ketidakpastian yang masih tinggi di pasar keuangan global. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa sentimen negatif. Contohnya, isu geopolitik antara AS dan China, China dengan India, termasuk drama Brexit di Inggris. Perkembangan ini pun perlu dicermati. Karena bisa menyebabkan hengkangnya aliran modal ke negara berkembang. Termasuk Indonesia. “Perkembangan ini berpengaruh pada menurunnya aliran modal ke negara berkembang, kecuali China, dan berdampak pada berlanjutnya tekanan terhadap mata uang di negara-negara tersebut,” tandasnya. (dtk/tmp/rbk/qn)