Agus menilai masih minimnya jumlah investor yang ingin beroperasi di KIK karena terkendala infrastruktur. “Kemungkinan karena akses jalan ya. Infrastruktur di kawasan tersebut belum sepenuhnya jadi,” ujarnya. Disebutkannya, apabila dihitung kemungkinan sekitar 30-40 persen perusahaan industri yang sudah beroperasi.
Apabila infrastruktur sudah terealisasi dipastikan kawasan industri ini akan tumbuh. Apalagi di wilayah Kaltim ditetapkan sebagai Ibukota Negara (IKN) baru. “Karena kawasan ini nantinya akan ter-connecting juga dengan kawasan industri Buluminung di Penajam Paser Utara (PPU). Apabila akses jalan penghubung sudah jadi,” ulasnya.
4. Legalitas Lahan Juga Jadi Kendala
Manager Divisi Properti, Supporting Kawasan Kariangau Perusda Balikpapan Didi Purnomo mengatakan, sekitar 130 hektare lahan di KIK belum termanfaatkan. Karena saat ini dalam proses penyelesaian legalitas lahan dan mengkaji rencana pembangunan depo kontainer.
“Beberapa perusahaan industri yang berminat di lokasi kami. Akan tetapi masih menahan diri untuk investasi dikarenakan pandemi,” sebut Didi Purnomo.
Selain masih menunggu legalitas lahan. Kendala infrastruktur juga menjadi persoalan bagi investor yang ingin masuk ke KIK. “Benar, infrastruktur juga jadi kendala,” ucapnya dengan singkat dalam pesan singkatnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, KIK memiliki potensi sebagai pusat kawasan industri penunjang aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) di Kaltim.
Namun, kondisi lahan KIK masih belum clean dan clear sehingga belum siap ditawarkan sebagai kawasan industri. “Permasalahan KIK lainnya adalah belum adanya fasilitas pendukung,” kata Tutuk SH Cahyono, baru-baru ini.
Ia menambahkan, cukup banyak perusahaan beroperasi di sekitar KIK memanfaatkan pelabuhan Karingau yang sudah beroperasi dengan baik. “KIK ini sudah memiliki izin untuk KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi),” imbuh dia. (fey/eny)