TANJUNG SELOR, DISWAY – Sebanyak 3.400 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kalimantan Utara, dilakukan rehab pada tahun ini. Total anggarannya Rp 58,5 miliar dari APBN dan APBD Kaltara.
Rehab rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang didanai APBN, tahun ini dialokasikan Rp 52,5 miliar. Untuk rehab 3 ribu rumah warga kurang mampu.
Di Kota Tarakan dialokasikan 670 unit, Kabupaten Bulungan 635 unit, Tana Tidung 445 unit, Nunukan 820 unit, dan Malinau 430 unit.
“Pada program BSPS dari APBN, masing-masing mendapatkan Rp 17,5 juta per kepala keluarga (KK),” kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie yang didampingi Kepala DPUPR-Perkim, Sunardi, baru-baru ini.
Sedangkan BSPS yang didanai APBD Kaltara, atau program rehab rumah, tahun ini dialokasikan Rp 6 miliar. Untuk rehab sebanyak 400 rumah warga kurang mampu. Alokasinya, Tarakan 85 unit, Bulungan 125 unit, Tana Tidung 35 unit, Nunukan 120 unit, dan Malinau 35 unit.
“Untuk BSPS APBD, masing-masing mendapatkan Rp 15 juta per KK,” ujarnya.
Sejak 2016 sampai 2020, total anggaran untuk program BSPS di Kaltara mencapai Rp 218,69 miliar. Dari APBN sejumlah Rp 194,85 miliar. Untuk 12.222 rumah. Sementara, APBD Kaltara Rp 23,83 miliar. Untuk 1.676 rumah. Sehingga, total ada 13.989 rumah warga yang telah dibantu rehab sejak 5 tahun terakhir.
Berdasarkan informasi dari fasilitator di lapangan, program BSPS saat ini tengah dikebut. Hingga awal September 2020, BSPS APBD maupun APBN, fisiknya sudah berjalan di atas 50 persen.