Terpisah, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Muhammad Sa'bani mengatakan, mayoritas lahan pertanian di Kaltim adalah milik masyarakat. Bukan lahan milik pemerintah. Sehingga, alih fungsi lahan tak bisa dihindari. Terutama karena maraknya aktivitas tambang batu bara yang menggerus lahan pertanian beberapa waktu ke belakang.
Selain itu, banyaknya kendala pertanian di lapangan, juga memengaruhi produktivitas hasil pertanian. Sehingga, Kaltim belum mampu memenuhi kebutuhan pangan. Terutama beras. "Lahan kita belum dilengkapi jaringan irigasi yang memadai. Produktivitas lahan masih kurang. Perlu riset jenis padi yang cocok di Kaltim dan memiliki produktivitas tinggi," ungkapnya.
Dalam upaya peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Pemerintah daerah melakukan intensifikasi lahan pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada. Pembangunan irigasi untuk membantu sistem pengairan sawah. Serta membantu kebutuhan bibit dan pupuk bagi para petani.
"Intinya kami terus mempercepat intensitas dan meningkatkan produksi pertanian," tandasnya.
Sa'bani juga menyebut dalam rangka pemenuhan ketahanan pangan daerah. Pemerintah pusat telah menjalin kerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Terkait pemanfaatan perhutanan sosial sebagai sumber produksi pangan.
Sa'bani juga optimistis, Kaltim bisa mewujudkan cita-cita swasembada pangan. Meski tidak dalam waktu dekat. Paling tidak, yang menjadi fokus pemerintah saat ini, adalah menekan pasokan pangan dari luar daerah. Dengan mengoptimalkan hasil panen. (krv/yos)