Beijing, nomorsatukaltim.com - China mengatakan, Amerika Serikat (AS) tidak berhak untuk melakukan “snapback” atau memulihkan kembali seluruh sanksi PBB terhadap Iran. Alasannya, AS telah keluar dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran.
Pemulihan seluruh sanksi PBB terhadap Iran atau “snapback” adalah salah satu klausul dalam kesepakatan antara Iran dan enam kekuatan dunia yang dicapai pada 2015. Langkah ini bisa diambil oleh para penandatangan kesepakatan jika Iran dinilai melanggar kesepakatan tersebut.
AS diketahui bukan lagi bagian dari kesepakatan itu. Karena negara itu telah memutuskan untuk menarik diri pada 2018.
“Kami telah berulang kali mengatakan bahwa AS telah menarik diri dari JCPOA dan oleh karena itu tidak memiliki hak untuk meminta pemulihan rezim sanksi PBB terhadap Iran,” ucap juru bicara Kemenerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, Kamis (20/8).
Pernyataan ini datang tidak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengaku telah mengarahkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, untuk memberi tahu Dewan Keamanan (DK) PBB bahwa AS bermaksud untuk memulihkan hampir semua sanksi PBB yang sebelumnya ditangguhkan terhadap Iran.
“Saya mengarahkan Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, untuk memberi tahu DK PBB bahwa AS bermaksud memulihkan hampir semua sanksi PBB yang ditangguhkan sebelumnya terhadap Iran,” kata Trump.
Pompeo dilaporkan akan melakukan perjalanan ke New York awal pekan depan untuk meminta pengembalian semua sanksi PBB terhadap Iran dan bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
Untuk memicu kembalinya sanksi, AS akan mengajukan keluhan kepada 15 anggota DK PBB tentang ketidakpatuhan Iran terhadap kesepakatan nuklir. Meskipun Washington keluar dari perjanjian itu pada 2018.
Langkah AS ini diambil setelah resolusi mereka soal perpanjangan embargo senjata Iran menemui kegagalan di DK PBB. Dari 15 negara DK PBB, 11 negara abstain, dengan dua suara mendukung dan dua suara tidak.
Amerika membutuhkan sembilan suara untuk menang. Tetapi Rusia dan China, dua negara yang memberikan suara tidak, masing-masing memiliki hak veto dan akan mampu mengalahkan resolusi tersebut bahkan jika disahkan. Republik Dominika adalah satu-satunya negara yang memberikan dukungan terhadap AS. (sin/qn)