Samarinda, nomorsatukaltim.com – Belajar mengajar di Kota Tepian masih menggunakan sistem online. Karena wabah COVID-19 belum selesai. Kuota internet jadi kebutuhan. Dinas Pendidikan (Disdik) harus putar otak untuk menyelesaikan.
Karena, Disdik tidak mendapatkan bantuan apapun. Dari anggaran penanganan COVID-19 atau pun APBD. Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Nasional terpaksa jadi tumpuan. 310 sekolah negeri seperti SD dan SMP harus ditangani Disdik. Karena semuanya masih menggunakan sistem online. Mereka pun harus melakukan kerjasama dengan PT Telkom Seluler (Telkomsel) untuk kebutuhan kuota internet.
Kerjasama ini sebelumnya memang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendididkan Tinggi (Ditjen Dikti). Tapi, hanya untuk perguruan tinggi.
“Saya jelaskan dulu ya. Kalau harga reguler, Rp 100 ribu dapat 15 Giga byte (GB). Kalau 5 juta 750 GB. Dalam Memorandum of Understanding (MoU) kami dengan Telkomsel minimal Rp 5 juta sudah mendapat 1.500 GB,” Kata Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Asli Nuryadin, Selasa (18/8/2020).
Pembagian kuota ke peserta didik ini menggunakan aplikasi. Software itu disiapkan oleh Telkomsel. Ada operator juga nantinya yang langsung mengirimkan. Kalau operatornya ini dari sekolah. Sehingga, lebih instan. Sekolah tidak harus memberikan satu persatu ke peserta didik. Cukup sekali klik, bisa langsung terkirim kesemuanya. “Kalau satu persatu kan pastinya lebih rumit,” beberanya. Kalau pembagiannya juga tergantung kebutuhan sekolah. Disdik tidak membatasi kuota maksimal dan minimal yang diminta sekolah.
Sekolah nantinya berkomunikasi langsung dengan Telkomsel, terkait kebutuhan kuota internet di sekolah tersebut. Disdik hanya melakukan monitoring. Sekolah yang jumlah peserta didiknya sedikit, bisa bergabung dengan yang terdekat. Karena, kuota minimm yang diajukan Rp 5 juta. Kalau maksimum tidak terbatas. Terkait peserta didik juga nantinya akan didata. Karena tidak semua memiliki fasilitas yang sama. Selain kuota internet, ada masalah lain lagi sebenarnya. Yaitu, jaringan dan fasilitas smart phone. “Dari Kementerian membebaskan menggunakan dana BOS-Nas itu untuk menunjang sistem belajar mengajar menggunakan sistem online. Bahkan, guru pun mendapatkan jatah. Kalau ada guru yang melakukan kunjungan akan diberikan uang transport,” pungkasnya. (mic/boy)