Infografis
Tanjung Selor, Disway – Penempatan personel TNI di daerah perbatasan, dibahas Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, ketika menjamu Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Heri Wiranto, pekan lalu.
Karena menurutnya, salah satu konsep penguatan ekonomi dan pertahanan, yaitu penempatan personel TNI di daerah perbatasan. Pemprov, kata Irianto, telah menyiapkan lahan.
Pemprov telah mengusulkan sekitar 300 ribu hektare (ha) kawasan hutan yang sudah rusak. Untuk jadi area penggunaan lain (APL). Sebagian lahan itu untuk kepentingan pertahanan.
“Konsep kita ini muncul akhir Desember 2019, ketika saya mendampingi Pak Presiden Joko Widodo terbang naik helikopter ke Krayan. Pak Presiden bilang: “Kok banyak hutan rusak?.
” Saya sampaikan kepada Pak Presiden bahwa areal hutan yang rusak itu, kita usul jadi APL. Supaya bisa memacu peningkatan ekonomi dan pertahanan kita. Konsepnya saya jelaskan,” ujar Irianto.
“Presiden bilang coba ke Menhut. Akhirnya saya ketemu dengan dirjennya. Dan, saat ini, konsep kita itu berproses. Kita juga harus sediakan miliaran dana, Amdal, dan kajian lingkungan hidup strategis,” sambungnya.
Hubungannya dengan penguatan pertahanan negara, lanjutnya, adalah sempat ada pembicaraan serius pada kabinet Presiden Jokowi sebelumnya, yaitu pergeseran personel TNI dan alutsista dari Pulau Jawa ke perbatasan.
Akan tetapi, rencana ini terhenti akibat pandemik COVID-19 dan kendala teknis lainnya.