Ilustrasi Kutai Barat. (World Agroforesty)
Kubar, nomorsatukaltim.com - Petinggi Kampung Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongkok, Mulyadi mengakui bahwa kenaikan Alokasi Dana Kampung (ADK), sudah berlangsung sejak 2016 lalu.
“Pada 2019 dan 2020 Kampung Sumber Sari mendapat kucuran ADK dari Pemkab Kubar sebesar Rp 900 juta. Pencairannya dalam setahun dua kali, pertama 60 persen dan pencairan kedua sebesar 40 persen,” ungkapnya Kamis (14/8/2020).
Mulyadi menyebut, ADK sebesar Rp 900 juta tersebut pada 2019 dan 2020 digunakan untuk membangun masyarakat sesuai dengan Anggaran Belanja Kampung (AB-kam) Sumber Sari.
“Untuk tunjangan aparatur kampung (Petinggi dan staf, BPK dan staf, serta ketua RT), kepemudaan, operasional olahraga, lainnya tergantung AB-kamp,” ucapnya.
Sebelumnya, Nupati Kubar FX Yapan dalam keterangan persnya pada hari yang sama. Menyebut jika pembangunan di Kubar berjalan secara on the track. Di mulai dari daerah pinggiran alias perkampungan. Yang dalam 4 tahun terakhir sudah menyentuh 190 kampung se-Kubar.
“Saya sudah berulang katakan, bahwa tidak ada pembangunan yang dikatakan stuck (macet). Bisa lihat pada 190 kampung se-Kubar,” kata FX Yapan.
“Mengapa dari kampung-kampung, karena Pemkab Kubar membangun keadilan bagi masyarakat. Kalau di ibukota kabupaten sudah ada pembangunannya sejak dulu,” ungkapnya.
Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di kampung, selama ini Pemkab Kubar menggelontorkan Alokasi Dana Kampung (ADK). Semula hanya Rp 150 juta menjadi Rp 800 juta, bahkan kampung berpenduduk banyak ada yang mendapat ADK Rp 1 miliar.
“Pembangunan 190 kampung se-Kubar bersumber dari APBD Kubar. Hal itu karena Pemkab Kubar tidak mungkin bisa menjangkau seluruh kampung,” ucapnya.
“Sehingga harus melibatkan petinggi kampung untuk menggunakan anggaran yang ada untuk pembangunan masyarakat kampung,” tukas FX Yapan.
FX Yapan sangat mengapresiasi masyarakat 190 kampung se-Kubar, yang selama ini terus mendukung seluruh pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Kubar. Menurutnya, jika ada kampung yang tidak ada pembangunan, maka patut dipertanyakan kinerja petinggi (kepala) kampung.
“Petinggi kampung adalah kepanjangan tangan bupati dan wakil bupati. Selain ADK dari APBD kabupaten, juga disalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pusat. Jadi setiap kampung, sedikitnya mendapat kucuran mencapai Rp 3 miliar pertahun,” ungkap Yapan.
“Begitu juga petinggi kampung, dari gaji hanya Rp 800 ribu perbulan, sekarang ini sudah naik menjadi Rp 5 juta perbulan. Kalau tidak bisa membangun ekonomi masyarakat, maka perlu dipertanyakan kinerjanaya,” pungkasnya. (imy/ava)