Kedua organisasi tersebut merasa ada kejanggalan. Mulai dari kegiatan tes swab sampai kejadian jemput paksa. Pertama, tenaga medis ketika itu tidak memperlihatkan identitas mereka. Itu terjadi pada 29 sampai 31 Juli 2020.
Selanjutnya, saat pengambilan sampel 29 Juli, petugas tidak mau didokumentasikan. Alasannya tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap. “Berarti mereka telah melakukan kesalahan dalam prosedur pengambilan sampel,” kata Direktur Pokja 30 Buyung Marajo, kepda Disway Kaltim. “Parahnya, mereka (tim medis) membuang limbah medis sembarangan,” katanya lagi.
Kejanggalan berikutnya, ketika ketiganya berada di RSUD IA Moeis Samarinda. Mereka meminta hasil swab. Tapi petugas di rumah sakit tersebut tidak bisa memenuhi permintaan ketiganya.
“Katanya mereka tidak mengetahui hasil swab tersebut. Parahnya, petugas BPBD serta satpol PP tidak peduli dengan mereka (pasien yang diangkut tadi). Mereka bertiga pun lontang-lantung di halaman parkir rumah sakit,” bebernya.
Sebenarnya, alasan ketiganya menolak untuk dikarantina karena statusnya belum jelas. Positif COVID-19 atau tidak. Karena, hasilnya tadi belum ada kepastian. Sehingga, di hari yang sama, ketiganya memutuskan untuk kembali ke kantor WALHI untuk karantina mandiri.
Sampai Sabtu (1/8) siang, kedua organisasi ini melakukan konfrensi pers via zoom meeting. Menjelaskan kronologi yang terjadi. “Kami tidak merasa apapun. Tidak Ada gejala. Terus kondisi sosial ini yang kami bingunkan. Tidak Ada tamu yang datang ke Walhi karena posisi lockdown ya. Kami taati protokol kesehatan,” jelas Yohana Tiko dalam konferensi tersebut. (mic/boy/dah)