Para petinggi partai politik di Kalimantan Timur (Kaltim), menolak jika ada praktik mahar partai. Yang dibebankan kepada bakal calon. Tapi, sebagian mengakui jika ada biaya operasional pemenangan kontestan. Itu bukan mahar.
----------------
ANDI Harun tegas. Partanya tidak menerapkan langkah melawan aturan. Termasuk untuk urusan praktik pemungutan mahar politik kepada sejumlah bakal calon (bacalon). Ketua DPD Gerindra Kaltim ini mengaku, dalam menimbang pemberian rekomendasi atau perahu, sama sekali tidak menetapkan tarif. Yang diminta, hanyalah komitmen membangun daerah lebih baik. Itu pun bila sang bacalon terpilih.
"Gerindra mengedepankan komitmen. Berkontribusi terhadap pembangunan daerah tersebut. Terutama pembangunan di sektor ekonomi," katanya, Selasa (4/8).
Partai yang dipimpinnya, dalam konteks pemilihan umum, realistis. Selain komitmen tadi, ada juga pertimbangan lain, yakni tingkat keterpilihan. Elektabilitas serta popularitas bakal calon tersebut dilihat dari hasil survei.
Soal elektabilitas ini, kata dia, tidak mendasarkan kepada kader atau bukan. Objektif. Meski seorang kader Gerindra, namun secara hasil survei kalah dengan nama lain—yang bukan kader, tentu tidak akan diusulkan untuk diusung.
"Kita mengedepankan hasil survei. Selain target menang, kita juga harus realistis. Terhadap kapasitas kader internal. Bagi yang puna elektabilitas keterpilihan tinggi, kita akan dorong," ucapnya.
Pertimbangan berikutnya, soal kemampuan dana pilkada. Maksudnya, dana kampanye. Kemampuan bacalon meng-cover dana operasional kampanye, juga jadi pertimbangan. Namun, bukan yang utama. Wakil ketua DPRD Kaltim itu juga menegaskan, dana yang dimaksud bukanlah sebagai mahar politik.
"Itu (kemampuan dana kampanye), pasti ada dalam wawancara seperti itu. Tapi tidak jadi utama," tambahnya.
Partai besar lainnya, PDI Perjuangan (PDIP), juga tegas membantah. Terhadap praktik mahar politik dalam memberi rekomendasi usungan kepada para bacalon. "Kita enggak ada begitu. Begini saja, tanya saja kepada mereka yang diusung PDIP. Misalnya, Pak Adi Darma di Bontang, atau Pak Edi Damansyah di Kukar. Kalau saya yang bilang, nanti dikira bohong," kata Ketua DPD DPIP Kaltim Irjen Pol (Purn) Safaruddin.
Dalam memilih bacalon, untuk diusung di pilkada, pertimbangan utamanya adalah hasil survei. Berkaitan dengan seberapa besar elektabilitas dan popularitas bacalon yang bersangkutan. Bila ada kader yang memenuhi pertimbangan itu. Sudah pasti dipilih.
"Ya. Kalau ada kader, kita usahakan kader. Kalau enggak ada, ya bukan kader kita (yang diusung, Red.). Kita lihat hasil survei. Kesiapan dia bagaimana," bebernya.
Berita Terkait:
Ketika Mahar Sulit Terbukti
Tercekik Mahar Partai