Hari Raya Kurban baru saja berlalu. Namun kegembiraan masih bertalu-talu. Baik mereka yang mendapat daging kurban, maupun para pelaku bisnis di sektor ini.
Samarinda, nomorsatukaltim.com - Peternak sapi yang tergabung dalam Kelompok Ternak Sapi Damarwulan Samarinda merasakannya. Dalam momen Iduladha saja, mereka bisa menjual paling sedikit 300 ekor sapi. Dengan harga antara Rp15 juta sampai Rp30 juta. “Dari 350 sapi yang kami siapkan, 320 ekor terjual,” kata Ketua Kelompok Ternak Sapi, Minarko.
Setiap tahun, kebutuhan sapi ternak untuk hari raya paling sedikit 13 ribu ekor. Tahun ini misalnya, pemerintah mengalokasikan 13.833 ekor. Dari jumlah, sekitar 55-65 persen didatangkan dari luar Kaltim.
Sementara kebutuhan sapi secara umum selama setahun bisa mencapai 60 ribu ekor. Dan, hanya sekitar 15 ribu ekor yang mampu dipenuhi. Pasokan sapi di Kaltim, kebanyakan masih didatangkan dari luar daerah. Sebagian besar dari daerah Timur. Seperti NTB, NTT dan Sulawesi.
Akademisi Program Studi Peternakan Unmul, Taufan Purwokusumaning menyebut bisnis sapi sangat menjanjikan. Ini karena Kaltim sektor peternakan sapi butuh pengembangan. "Kita ini memang kekurangan sapi," katanya, baru-baru ini.
Kendala utama sektor peternakan sapi di Kaltim kata dia adalah lahan. Selama ini, peternakan sapi di bumi Etam hanya dikembangkan secara tradisional. Melalui para petani dengan lahan terbatas. Satu petani, paling banyak hanya mampu memelihara 5 ekor.
"Peternakan sapi itu base-nya lahan. Sementara selama ini, peternakan kita numpang dimana-mana . Di sawah, atau di pinggir jalan raya," sambungnya.
Ada dua alternatif pengembangan lahan peternakan. Pertama integrasi sapi-sawit. Yakni pemeliharaan peternakan sawit di lahan perkebunan. Meski ia menyebut hal ini juga berat. Karena sebagian besar perkebunan sawit yang dimiliki perusahaan enggan melakukan hal ini.
Kedua, yang lebih memungkinkan, adalah pengembangan ternak sapi di lahan bekas tambang. Hal ini bahkan sudah dilakukan di beberapa wilayah. Seperti di Kutai Timur dan Kukar.
Untuk pembibitan, Taufan menjelaskan, hal ini bisa dilakukan oleh lembaga. Karena membutuhkan modal finansial yang besar. Dalam hal ini, kata dia pemerintah daerah bisa mengambil peran. Perintah bisa membentuk lembaga pembibitan sapi, kemudian hasil anakan disebarkan ke masyarakat untuk dilakukan pembesaran dan penggemukan.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim menurut Taufan sudah cukup gigih mengupayakan kemajuan sektor peternakan di Kaltim. Namun, memang banyak kendala di lapangan yang dihadapi.
"Dinas menyebarkan sapi ke petani. Tapi petaninya nggak punya lahan yang cukup. Berat juga. Belum lagi ada lahan kosong, yang sulit diakses," keluhnya.
Dalam rangka pengembangan sektor peternakan ini, Taufan menyebut perlu perhatian dari pemerintah pusat. Terkait ketegasan peraturan menteri ESDM nomor 7 Tahun 2014. Terkait lahan reklamasi tambang yang wajib diberikan ke pemerintah. Sehingga penggunaan lahan bekas tambang bisa dimanfaatkan secara optimal. Baik untuk sektor peternakan mau pun pemanfaatan lain yang bernilai ekonomi bagi masyarakat setempat.
Pihaknya, sebagai akademisi juga turut membantu pengembangan sektor peternakan dengan membetikan saran dan masukan. Baik kepada pemerintah mau pun masyarakat secara umum. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan.
"Salah satunya yang paling menonjol, inovasi peternakan pasca tambang itu adalah hasil riset kami," pungkasnya.