Pembangunan jembatan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara, kini bukan cuma urusan perusahaan konstruksi. Perusahaan minyak milik negara, PT Pertamina (Persero), diminta turun tangan.
Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Pelibatan Pertamina disuarakan mantan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak yang kini duduk sebagai Anggota DPR RI. Dalam agenda reses yang berlangsung di Balikpapan dan Penajam Paser Utara, Awang bersuara kencang supaya proyek itu segera dieksekusi.
Wajar saja. Selain terlibat sejak awal, ia tak berhenti melakukan lobi-lobi. Dari atas kursi roda, tokoh sepuh Kaltim itu mendatangi Menteri sampai Presiden. “Bukan hal yang sulit kalau kita bekerja sama,” katanya.
Seperti upayanya membujuk Pertamina supaya ikut dalam proyek itu. Keberadaan aset perusahaan di lokasi yang berdekatan dengan jembatan tol, menjadi alasan.
Anggota Komisi VII itu mengaku sudah berjumpa dengan Dirut Pertamina, Nicke Widyawati. “Dirut bilang kalau itu (kerja sama) dimungkinkan,” katanya dalam pertemuan reses yang diikuti Anggota Komisi VII lainnya, Rudy Mas’ud.
Di depan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi dan Manager Procurement PT Kilang Pertamina Balikpapan, Widodo Tri Rahardjo, ia menyebut kerja sama itu bisa terjadi mengingat Pertamina bakal sulit menyerahkan aset untuk mendukung pembangunan jembatan tol. “Karena nggak mungkin digusur, kita ajak aja sekalian,” imbuh dia.
Pelibatan Pertamina dalam proyek jembatan tol mengatasi dua persoalan sekaligus. Pertama, sebagai solusi perusahaan mencari alternatif pengganti jalan minyak yang pasti ditutup. Serta menutupi biaya pembangunan dengan ikut serta dalam konsorsium.
Ia menggagas jembatan tol tidak sampai ke darat, tetapi langsung terhubung dengan Coastal Road. “Jalan minyaknya bisa dipakai proyek RDMP, Pertamina ikut saja konsorsium membangun jembatan tol,” ujarnya.
Atas rencana itu, ia akan mempermukan Waskita Karya dengan Dirut Pertamina, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah.
Penggabungan Coastal Road dan jembatan tol untuk menghindari reklamasi. Karena sampai saat ini peraturan tentang reklamasi belum dimiliki.
Sementara pembangunan jembatan tol tidak menggunakan tiang, kecuali dua buah pylon. “Seperti di Korea yang membangun ratusan kilometer dengan jalan costal road seperti itu. Jadi RDMP tak usah bangun jalan baru.”
Pembiayaan pembangunan jembatan ini telah disepakati. Yakni dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 20 persen, Pemerintah Kabupaten PPU 10 persen, Pemerintah Kota Balikpapan 5 persen, dan sisanya PT Waskita Karya sebesar 65 persen. Tetapi jika dana APBD tidak memungkinkan, maka daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atau investor lain. “Waskita precast sudah siap, dan sepakat dilanjutkan lagi,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Widodo Tri Rahardjo, Manager Procurement PT Kilang Pertamina Balikpapan, mengakui proyek jembatan tol yang direncanakan, sebagian mendekati aset pertamina. “Akan saya sampaikan, nanti Direktur yang akan berkordinasi. Mudahan dapat diinformasikan segera perkembangannya,” kata Widodo.
Terganjal Persetujuan KSOP
Dalam kesempatan itu, perwakilan Waskita Karya, Arif Triwibowo mengatakan pada 31 Januari, BPJT sudah menenderkan proyek. Namun kemudian ada wacana pemindahan ibu kota negara baru dan ada Satgas IKN. “Saat ini masih terkendala ketinggian jembatan yang tidak disetujui KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan),” kata Arif.