Menurutnya, setiap tahun ada keuntungan PDAM dari Rp 11 triliun yang diserahkan ke kas daerah. "Tapi karena terikat dengan Rp 1 triliun, kas daerah dikembalikan lagi. Rugi," urainya.
Dengan adanya pengembalian itu, kemudian masyarakat dimintai lagi biaya pipa induk. Padahal di perda yang baru sudah menyebutkan 14 persen dari keuntungan wajib diperuntukkan investasi jaringan. Untuk kontinuitas, kualitas, dan kuantitas yang disebutkan di draft perda baru tersebut. "Nanti kami bahas di bapem perda. Kebetulan saya ketua. Kami akan bongkar habis. Karena ini bukan revisi tapi mengganti," terangnya. (ryn/hdd)