Dianggap Mendiskreditkan, Gabungan Ormas POAK Tuntut Pernyataan Kadisnaker

Rapat dengar pendapat massa POAK di DPRD Balikpapan Balikpapan, DiswayKaltim.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Persatuan Ormas Asli Kalimantan (POAK) beserta Tim 11 mendatangi kantor DPRD Balikpapan, Senin (12/8/2019). Mereka meminta untuk dimediasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan Tirta Dewi atas pernyataannya di media massa. Mereka menuntut Tirta Dewi untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait jumlah pengangguran yang mencapai 10 persen dari jumlah penduduk di Balikpapan. Tirta Dewi juga menyebut para pencaker itu masih minim keterampilan dan pendidikan. Sementara yang dibutuhkan perusahaan adalah tenaga siap kerja bukan tenaga kerja siap latih. Pernyataan tersebut dianggap telah melukai hati masyarakat. Selain itu, POAK dan Tim 11 juga mempertanyakan komitmen Disnaker untuk mendesak PT Pertamina (Persero), agar lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal, dalam penyerapan tenaga kerja di proyek perluasan kilang RDMP. Menurut Andin Syamsir, ketua Presidium Tim 11 dan ketua POAK, pada pertemuan sebelumnya telah menyerahkan dokumen pendaftaran tenaga kerja kepada Disnaker dan PT Pertamina (persero). "Kami sudah serahkan sebanyak 3.016 dokumen pencari kerja pada pertemuan lalu dengan semua pemangku kepentingan. Kemudian setelah dihitung kembali sama-sama, waktu itu, hanya ada 2.709," kata Andin. "Tetapi, kenapa kok, hanya 21 orang yang diterima, dari jumlah yang diajukan itu. Itupun baru diproses”. Gabungan Ormas dan Tim 11 tersebut, mempertanyakan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan melalui Disnaker dalam menyerap aspirasi masyarakat dan keberpihakannya kepada masyarakat Kota Balikpapan. Selain itu, Andin Syamsir juga sangat menyayangkan pernyataan kepala Disnaker di media massa yang dianggap mengecilkan dan mendiskreditkan para pencari kerja lokal. "Ya, itu sangat melukai hati masyarakat, harusnya tugas pemerintah itu membina, bukan malah mengecilkan masyarakatnya yang membutuhkan lapangan kerja," ujarnya. Andin menambahkan, para pencari kerja, yang dikatakan kepala Disnaker yang jumlahnya hampir 3000 jiwa itu, adalah tanggung jawab pemerintah. Massa meminta Kepala Disnaker Tirta Dewi membuat klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat Balikpapan, melalui media massa pula. (m6/dah)