Herdiansyah Hamzah.
Samarinda, DiswayKaltim.com - Kepastian Kaltim terpilih sebagai ibu kota negara semakin mengerucut. Selain membawa multiplier effect yang positif, serbuan tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia bakal mengancam eksistensi tenaga kerja lokal.
Akademisi hukum dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menuturkan, pindah ke Kaltim atau tidak, sektor ketenagakerjaan sudah banyak persoalan.
Ini buntut diterapkannya sistem kerja fleksibel (labour marker flexibility) yang mengakibatkan maraknya penerapan model kerja kontrak dan outsourcing. Konsekuensinya, kata dia, ukuran kerja akan lebih banyak menerapkan kemampuan dan relasi kerja individu serta penerapan standarisasi.
Jadi pemindahan ibu kota ke Kaltim sebutnya lagi justru lebih mempertajam persoalan tersebut. Akibatnya adalah semakin kencangnya kompetisi. Selain itu standarisasi kerja akan semakin ketat. Pekerja akan disuguhkan dengan bentuk sertifikasi kerja.
"Pun demikian dengan perusahaan. Standar ISO diperkuat yang tentu pekerjanya akan digenjot untuk mencapainya," ulas dosen yang akrab disapa Castro itu.
Selain itu, sebut dia, hal yang akan berpengaruh terhadap pemindahan ibu kota ke Kaltim adalah peningkatan kebutuhan kerja terutama di sektor konstruksi, karena kebutuhan infastruktur ibu kota baru. Tentu saja kata dia, di sektor jasa seperti perhotelan, retail, pariwisata, dan lainnya.
Prediksinya, lanjut Herdiansyah, akan terjadi arus migrasi kerja sektor ekstraktif kedua sektor tersebut. Peralihan tersebut tentu memerlukan skill yang memadai.
"Ini yang mesti dijawab," sebut dia. Bagaimana dengan membuat kebijakan mengutamakan tenaga kerja lokal? Herdiansyah menuturkan, pendekatan semacam itu bisa saja dilakukan. Tapi mesti dibarengi dengan peningkatan kualitas pekerja lokal.
Khawatirnya, menurut dia, pendekatan yang mendahulukan pekerja lokal, justru jadi senjata makan tuan yang membuat pekerja lokal malas meningkatkan kualitasnya. (hdd/boy)