Banggar DPRD Paser Sampaikan 6 Rekomendasi Terhadap Raperda Perubahan APBD 2025

PASER, NOMORSATUKALTIM - Laporan Banggar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan APBD 2025 menghasilkan 6 rekomendasi yang disampaikan saat rapat paripurna, Rabu 17 September 2025.

Enam rekomendasi tersebut disampaikan oleh Anggota Banggar DPRD Paser, Hamransyah yang memuat sejumlah catatan yang perlu menjadi fokus pemerintah daerah.

Diantaranya, asistensi anggaran dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran: DPRD mendorong agar terus dijalankan secara konsisten di setiap tahapan dan memperkuat koordinasi lintas prangkat daerah.

"Hal itu sebagai wujud komitmen bersama dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan prioritas pembangunan," kata Hamransyah.

Prioritas penggunaan anggaran pendidikan: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) diminta memprioritaskan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebagai kebutuhan utama dalam peningkatan mutu layanan pendidikan.

Skala prioritas ini ditujukan agar dapat menjawab mengenai kebutuhan mendesak dalam lingkup pendidikan, khsusnya terkait keterbatasan ruang belajar.

"Perencanaan anggaran pendidikan harus dipastikan lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan," terangnya.

Pengembangan tata niaga perikanan: DPRD merekomendasikan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di lokasi strategis sebagai langkah nyata dalam mendukung implementasi ekonomi biru berkelanjutan, memperkuat tata kelola hasil perikanan, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan daya saing ekonomi daerah.

"Lokasi strategis bisa ditentukan berdasarkan hasil kajian pemerintah daerah, yang dirancang sebagai pusat pelelangan terpadu sekaligus pilot project pengembangan kawasan perikanan," jelasnya.

Sistem absensi berbasis digital untuk meningkatkan kinerja pegawai: DPRD mendorong peningkatan kualitas sistem absensi berbasis scan atau sensor wajah. Bertujuan meningkatkan kinerja, meminimalisir kecurangan, efektivitas dan efisien tata kelola pemerintahan.

"Langkah ini penting untuk memperkuat kedisiplinan, meningkatkan kinerja aparatur, serta meminimalisir kecurangan," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Fokus pada persiapan Porprov 2026: merekomendasikan peningkatan kualitas venue sesuai standar teknis, perencanaan yang matang, pengawasan ketat, penggunaan anggaran lebih efektif dan transparan, keberlanjutan pembinaan olahraga pasca Porprov, dan mampu menggerakan ekonomi masyarakat.

Poin selanjutnya masih terfokus pada bidang olahraga, lebih kepada penambahan tenaga teknis di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar): rekomendasi ini bertujuan meningkatkan pengelolaan, pemeliharaan terhadap fasilitas olahraga.

"Dengan menjaga kualitas fasilitas olahraga, sehingga infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi optimal, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi pembinaan olahraga dan peningkatan prestasi," pungkasnya. (adv)

Sumber: