Musrenbang Kukar 2026 Dimulai, Edi Damansyah Tekankan Prioritas Program

Banner Diskominfo Kukar 2025 Rev--

KUKAR, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi memulai tahapan perencanaan pembangunan tahun 2026 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuka Bupati Edi Damansyah.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Bappeda Kukar, Selasa 22 April 2025 dan menjadi momen awal menyusun arah pembangunan Kukar untuk tahun pertama periode jangka menengah 2025–2029.

Dalam sambutannya, Edi menegaskan bahwa pembangunan harus dijalankan secara konsisten, bertahap dan berkelanjutan, agar tidak keluar dari koridor perencanaan yang baik dan sesuai kaidah.

“Pemerintah daerah harus terus membangun komitmen agar setiap kebijakan tetap berada dalam jalur perencanaan yang terarah dan benar,” kata Edi.

Ia juga menyampaikan bahwa Musrenbang bukan hanya sekadar forum tahunan, melainkan bagian penting dari mekanisme partisipatif yang diatur oleh undang-undang.

“Melalui Musrenbang, kita memastikan seluruh program terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat serta menjaring aspirasi mereka sebagai dasar penyusunan RKPD 2026,” jelasnya.

Bupati Edi juga mengingatkan pentingnya membedakan antara kebutuhan nyata dan keinginan semata dalam setiap usulan program yang diajukan.

“Tolong betul-betul ditajamkan money follow programnya, disaring mana yang keinginan, mana yang kebutuhan,” tegasnya memberi arahan.

Ia menyebut tahun 2026 merupakan tahun strategis karena menjadi awal dari rangkaian pencapaian visi besar Kukar dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

“Kita sedang membangun pondasi yang kuat untuk Kukar menjadi pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang berkelanjutan,” tegasnya.

Visi tersebut, menurut Edi, telah disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 dan menjadi landasan utama arah pembangunan daerah selama dua dekade ke depan.

Ia juga menyampaikan sejumlah catatan penting, termasuk perlunya kerja kolaboratif antar instansi pemerintah serta kemitraan aktif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kepada masyarakat, Edi mengajak untuk terus menjaga stabilitas daerah, ikut mengawasi jalannya pembangunan, dan aktif memberikan kritik serta gagasan secara konstruktif.

“Sampaikan kritik, ide dan masukan kepada pemerintah, karena pembangunan bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” tandasnya. (*)

Sumber: