Perjuangan Gubernur Harum Perbaiki Jalan Nasional Kukar–Kubar

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Gubernur Katim Rudy Mas’ud (Harum) meninjau langsung Kondisi infrastruktur jalan yang menghubungkan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

Ia berkomitmen mendorong pemerintah pusat segera merealisasikan perbaikan dan pemeliharaan jalan nasional tersebut.

Hal ini disampaikannya dalam wawancara usai menghadiri penyerahan penghargaan GratisPol Umroh, Perjalanan Religi, dan Jospol Insentif Guru di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Barong Tongkok, Kutai Barat, Sabtu 21 Juni 2025.

Menurut Rudy Mas'ud, ruas jalan nasional yang menghubungkan Tenggarong, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat sejatinya sudah tersedia, namun kualitas pemeliharaannya selama ini belum optimal.

Ia mengakui bahwa kondisi jalan tersebut sangat memengaruhi aktivitas masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun akses pelayanan dasar.

“Jalannya sudah ada, tapi memang perawatannya tidak maksimal. Kami baru saja dari Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat hari ini. Jalannya seperti yang kita sama-sama saksikan, kondisinya memprihatinkan di beberapa titik,” ungkap Rudy.

Lebih lanjut, Rudy Mas'ud menegaskan bahwa meskipun status jalan tersebut merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap merasa memiliki tanggung jawab moral dan kepedulian untuk memastikan akses jalan tersebut terpelihara dengan baik.

“Memang secara teknis ini menjadi tanggung jawab balai nasional. Tapi kami, pemerintah provinsi Kalimantan Timur, tentu ikut bertanggung jawab bagaimana supaya jalan ini bisa terpelihara dengan baik. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” jelasnya.

Rudy juga mengungkapkan bahwa salah satu persoalan utama dalam perawatan jalan nasional tersebut adalah keterlambatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Ia menyebut program-program perawatan secara berkala yang seharusnya dilaksanakan seringkali tersendat akibat belum efisiennya penyaluran dana dari pusat.

“Program-program untuk melaksanakan perawatan secara berkala ini tersendat, karena dana dari pusat memang masih belum terefisiensi dengan baik. Ini yang menjadi salah satu kendala utama,” kata Rudy.

Menjawab permasalahan tersebut, Rudy memastikan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah konkret.

Ia menjadwalkan untuk bertemu langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2025 mendatang guna menyampaikan secara langsung kondisi jalan nasional di Kalimantan Timur, khususnya ruas yang menghubungkan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

Sumber: