Dewan Pers Perjuangkan Royalti Berita dari Platform Digital dan AI, Usulkan Skema Hibrid

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Dewan Pers terus memperjuangkan hak ekonomi karya jurnalistik agar mendapatkan perlindungan dan royalti dari penggunaan oleh platform digital hingga teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Salah satu usulan yang diperjuangkan adalah penerapan skema hibrid dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (RUU Hak Cipta). 

Skema ini menggabungkan mekanisme pembayaran melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan kerja sama langsung antarpihak atau business to business (B2B).

Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability, Dahlan Dahi, mengatakan pihaknya terus menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah. 

BACA JUGA: Dahlan Dahi: Berita di Platform Digital Tetap Ranah Dewan Pers

Dalam pertemuan dengan Menteri Hukum pada acara Anugerah Dewan Pers 2026 pekan lalu, Dahlan kembali membahas pentingnya skema hibrid.

“Dalam pertemuan terakhir dengan Menteri Hukum yang hadir dalam Anugerah Dewan Pers 2026 pekan lalu, saya sampaikan lagi terkait usulan ini. Saya menangkap kesan bahwa Kementerian Hukum mulai memahami usulan Dewan Pers,” kata Dahlan, Jumat, 6 November 2026.

Menurut Dahlan, Kementerian Hukum telah meminta masukan dari Dewan Pers dan sejumlah pihak untuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Hak Cipta, termasuk mengenai perlindungan hak ekonomi karya jurnalistik.

Dalam draf awal RUU tersebut, karya jurnalistik telah disebut memiliki hak ekonomi dan berhak mendapatkan royalti.

BACA JUGA: Kepercayaan Publik ke Media Hanya 36 Persen, Dewan Pers Ingatkan Tantangan Pers Kian Berat

Dahlan menjelaskan, skema hibrid mengatur pembayaran lisensi dan royalti atas penggunaan karya jurnalistik untuk kepentingan komersial oleh platform digital, mesin pencari, agregator berita, hingga teknologi AI.

Pembayaran dapat dilakukan melalui LMK maupun kerja sama langsung B2B. Dewan Pers menilai kedua mekanisme tersebut perlu diakomodasi karena karakter karya jurnalistik berbeda dengan karya musik.

"Musik valuenya bisa evergreen, karya jurnalistik tidak semua evergreen, dan basisnya aktualiasasi, sehingga nilainya tidak sebanyak musik," ujarnya.

Selain perbedaan karakter, nilai ekonomi kedua jenis karya tersebut juga tidak sama. Dahlan mencontohkan, satu lagu dapat bernilai Rp1 juta, sedangkan sebuah artikel jurnalistik bisa bernilai Rp100 ribu.

Sumber: antara