Pangdam VI/Mulawarman soal Bendera Borneo Raya di Samarinda: Wujud Protes, Tetap NKRI

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman, Mayjen TNI Krido Pramono menyebut pembentangan bendera Borneo Raya di Samarinda saat peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia (RI) merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.

Bendera Borneo Raya dengan kombinasi warna merah, kuning, dan biru tersebut dibentangkan di Jembatan Flyover Air Hitam, Samarinda, pada Senin, 17 Agustus 2026.

Krido memastikan aksi pembentangan bendera Borneo Raya itu bukan bentuk keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Krido, hasil pendalaman TNI menunjukkan bendera yang dibentangkan merupakan simbol identitas masyarakat Dayak Borneo. Aksi tersebut lebih berkaitan dengan penyampaian protes terhadap kondisi pembangunan di wilayah mereka.

BACA JUGA: Yulianus Henock: Bendera Borneo Raya Sinyal Ketidakadilan Daerah

BACA JUGA: Nominal Kurang Salur DBH Kaltim Masih Kurang, Pemrov Baru Terima Rp28,2 Miliar

“Mereka mengibarkan bendera Dayak Borneo, tapi mereka sebetulnya adalah tetap NKRI dan tetap Merah Putih, hanya wujud daripada mungkin protes,” ujar Krido dalam keterangan resmi yang diterima NOMORSATUKALTIM, Rabu (19/8/2026).

Krido mengatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana.

Kebutuhan tersebut antara lain akses jalan, jembatan, serta fasilitas lainnya yang dinilai dapat mendukung aktivitas masyarakat.

Ia menegaskan pembentangan bendera Borneo Raya tidak dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap NKRI.

BACA JUGA: Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Jerrold Pimpin Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Istana Negara

BACA JUGA: Peringati HUT RI, Bendera Merah Putih 8 Meter Berkibar di Bawah Laut Pulau Miang

Menurutnya, masyarakat tetap menjadi bagian dari Indonesia, sedangkan penggunaan simbol identitas menjadi bagian dari cara mereka menyampaikan aspirasi.

TNI bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai komponen masyarakat juga telah turun ke lapangan untuk merespons persoalan tersebut.

Sumber: