Cegah Keracunan MBG Terus Berulang, DPRD Bontang Agendakan Sidak SPPG secara Berkala

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - DPRD Bontang akan memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan di sejumlah sekolah. 

DPRD Bontang mengagendakan Inspeksi mendadak (sidak) secara berkala terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz Sofyan Hasdam mengatakan pengawasan tidak hanya menyasar kualitas makanan yang diterima siswa. DPRD juga akan melihat seluruh proses dalam rantai penyediaan makanan, mulai dari pengolahan hingga distribusi ke sekolah.

Menurut Andi Faiz, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang wajib dipenuhi setiap SPPG. Pemerintah daerah dan DPRD dinilai perlu memastikan standar tersebut benar-benar diterapkan di lapangan.

BACA JUGA: 2 Kepala SPPG di Bontang Dipecat Usai Rentetan Kejadian Keracunan MBG

“Kita mengawasi bersama-sama. Mulai dari aspek kebersihan, proses transportasi makanan ke sekolah. Hingga penyajian dan distribusinya. Ke depan, pengawasan akan kami lakukan secara berkala melalui sidak,” katanya, Minggu, 16 Agustus 2026.

Andi Faiz menjelaskan pemerintah daerah memiliki peran untuk memastikan standar yang ditetapkan BGN dijalankan. Sementara itu, mitra penyedia makanan bekerja berdasarkan kontrak dengan SPPG.

Dengan demikian, setiap tahapan pelaksanaan MBG, termasuk pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga penyajian makanan, memiliki prosedur yang harus dipatuhi.

“Segala sesuatu yang sudah diputuskan sebagai standar kerja oleh BGN maupun SPPG itulah yang menjadi acuan dalam mengelola, menyiapkan, mendistribusikan, hingga menyajikan makanan,” jelasnya.

BACA JUGA: Pemerintah Tambah Anggaran MBG, Menjadi Rp240 Triliun di 2027

Selain pengawasan teknis, DPRD Bontang menilai komunikasi antara mitra SPPG dan masyarakat perlu diperbaiki. Hal ini penting menyusul munculnya kekhawatiran orang tua terhadap keamanan makanan dalam program MBG.

Andi Faiz mengatakan mitra SPPG selama ini bersikap hati-hati karena terikat kontrak dan harus mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya menghambat komunikasi dengan masyarakat.

“Menurut saya bukan berarti mereka defensif. Bisa jadi karena terikat kontrak sehingga mereka merasa harus berpegang pada standar yang ada. Tetapi cara berkomunikasi dengan masyarakat memang perlu diperbaiki,” katanya.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu cara untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Orang tua perlu mendapatkan penjelasan mengenai proses pengolahan, kebersihan, hingga distribusi makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka.

Sumber: