BGN Proses Pemecatan 66 Kepala SPPG, Ada yang Terkait Kasus Keracunan MBG

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Badan Gizi Nasional (BGN) memproses pemberhentian 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari puluhan kasus tersebut, sebagian di antaranya berkaitan dengan kasus keracunan MBG yang terjadi berulang. 

BGN menyatakan tindakan tegas tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat disiplin dan memastikan layanan MBG berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek keamanan pangan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan proses pemberhentian dilakukan terhadap kepala dapur yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

BACA JUGA: Korban Keracunan Menu MBG di Sebulu Bertambah Menjadi 85 Orang, 3 Anak Rawat Inap

BACA JUGA: BGN Terapkan Zero Tolerance Keracunan MBG, Buka Opsi Penyelesaian Jalur Hukum

"Per hari ini kami telah memproses pemberhentian 66 kepala dapur sebagai ASN PPPK. Mereka terbukti melakukan tindakan indisipliner. Ada pula kasus keracunan yang berulang sehingga menjadi dasar bagi kami untuk mengusulkan pemberhentian," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN, Jumat (7/8/2026).

Menurut Sudaryono, BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi mengganggu kualitas layanan maupun membahayakan penerima manfaat. 

Penegakan disiplin, kata dia, diperlukan untuk menjaga keberlangsungan program MBG sekaligus melindungi masyarakat.

Selain 66 kepala SPPG yang telah masuk proses pemberhentian, BGN masih menangani sekitar 60 kasus lainnya melalui mekanisme pembinaan internal.

BACA JUGA: Program MBG Sedot Anggaran Rp101,1 Triliun pada Triwulan II 2026

BACA JUGA: Usai Santap Menu Pentol, Puluhan Siswa di Sebulu Keracunan MBG

Sudaryono menyebut mayoritas perkara tersebut berkaitan dengan persoalan atau konflik antara kepala dapur dan mitra penyelenggara SPPG. BGN masih melakukan pemeriksaan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam setiap persoalan.

"Sekitar 60 kasus lainnya masih dalam proses pembinaan internal. Sebagian besar merupakan konflik antara kepala dapur dengan mitra," tuturnya.

Sumber: