Dana Transfer Seret, Pemkot Samarinda Kaji dan Evaluasi Potensi Pendapatan Daerah

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Tersendatnya penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy mengatakan, Pemkot Samarinda menilai penguatan sumber-sumber pendapatan daerah menjadi solusi penting agar program pembangunan tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer.

Upaya tersebut dilakukan melalui kajian menyeluruh terhadap potensi pendapatan daerah, evaluasi regulasi, hingga penyempurnaan kebijakan yang mendukung peningkatan penerimaan daerah.

“Kita bicara tentang pendapatan asli daerah. Jadi kita optimalkan dari segi pendapatan. Dari sisi kajian hukum juga dilihat, bahkan Bapenda kita minta presentasi, pada umumnya bagus saja,” ujarnya pada Minggu, 19 Juli 2026.

BACA JUGA: Dishub Usul BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Taat Pajak dan KIR

Marnabas menjelaskan, pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga memastikan setiap langkah yang ditempuh memiliki landasan hukum yang kuat.

Karena itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta memaparkan berbagai strategi yang telah disiapkan agar pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai peluang peningkatan PAD.

Menurutnya, hasil pemaparan Bapenda menunjukkan potensi pendapatan daerah masih dapat terus dioptimalkan melalui berbagai sektor yang selama ini menjadi sumber penerimaan daerah.

Beberapa waktu lalu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal melalui tindak lanjut hasil TKD yang disusun Universitas Mulawarman (Unmul).

BACA JUGA: ASN Jadi Sasaran Awal Parkir Berlangganan Samarinda, Pendataan Dimulai

Kajian tersebut menjadi salah satu acuan penting bagi pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan.

“Hasil kajian ini memberikan banyak masukan dan perspektif yang penting bagi pemerintah daerah. Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk memperkuat langkah-langkah yang telah dan akan kita lakukan ke depan,” kata Andi Harun.

Andi Harun mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan masukan berbasis penelitian agar setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar yang kuat.

Dengan demikian, strategi pengelolaan keuangan daerah dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan jangka panjang.

Sumber: