Bankaltimtara

IKA PMII Kukar Minta Pemkab Kreatif Tingkatkan PAD Meski Dihantam Badai Efisiensi Anggaran

IKA PMII Kukar Minta Pemkab Kreatif Tingkatkan PAD Meski Dihantam Badai Efisiensi Anggaran

Ketua IKA PMII Kukar Al Hifni.-istimewa-

KUKAR, NOMORSATUKALTIM - Pemkab Kukar diminta lebih kreatif dalam menggali potensi PAD di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional dan berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH). 

Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII)  Kukar, Al Hifni

Ia mengatakan kebijakan efisiensi anggaran merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam menerapkan disiplin fiskal. 

BACA JUGA:Tangga Arung Akan Direvitalisasi Jadi Pusat Ekonomi Kreatif

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak semata-mata berdampak negatif karena anggaran yang dihemat akan dialihkan untuk mendukung program-program prioritas nasional.

"Efisiensi ini memang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

Namun, tantangan itu harus dijawab dengan kreativitas para pemimpin daerah agar tidak terus bergantung pada sumber pendanaan seperti Dana Bagi Hasil," ucap Al Hifni, Selasa 7 Juli 2026.

Ia menilai Kukar memiliki modal besar untuk memperkuat kemandirian fiskal karena memiliki sumber daya alam yang melimpah serta potensi investasi yang besar. 

BACA JUGA:Izin Operasional Ponpes Ibadurrahman Dicabut, TRC PPA Kaltim Harap Pendidikan Para Santri Tidak Dikorbankan

Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai sektor unggulan sebagai sumber peningkatan PAD.

Menurutnya, sektor industri, perkebunan, pertanian, hingga perikanan memiliki peluang besar untuk dikembangkan sehingga mampu menopang perekonomian daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

"Potensi-potensi itu harus dioptimalkan agar Kukar tidak terlalu terdampak oleh berkurangnya dana transfer." 

"Efisiensi boleh dilakukan karena memiliki tujuan yang positif, tetapi pembangunan daerah juga harus tetap berjalan sesuai skala prioritas," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait