Insiden Keracunan dan IPAL Bermasalah, 2 SPPG di PPU Disuspensi

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menemui kendala teknis.

Dari sekira 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, 2 di antaranya terpaksa dihentikan sementara (suspensi) akibat masalah kesehatan siswa dan standarisasi infrastruktur.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten PPU, Durajat, mengatakan saat ini pihaknya terus memonitor pelaksanaan MBG di wilayah PPU yang diproyeksikan akan memiliki 20 hingga 26 titik SPPG.

Durajat menjelaskan, 2 titik yang sedang ditangguhkan operasionalnya berada di Kecamatan Waru dan Tambung di bilangan Kecamatan Babulu. 

BACA JUGA: Puluhan Siswa SDN 008 Waru Diduga Keracunan usai Konsumsi Puding Menu MBG

BACA JUGA: Siswa di Waru Keracunan MBG, Wabup PPU segera Evaluasi Menyeluruh SPPG

"Dari 10 SPPG yang telah berjalan, ada dua yang disuspensi. Satu di Waru akibat insiden keracunan dan satunya masalah IPAL," kata Durajat, Selasa 12 April 2026.

Menurutnya, masalah IPAL menjadi isu dominan tidak hanya di PPU, tetapi juga di Kalimantan Timur (Kaltim) secara umum. Tercatat ada sekitar 74 SPPG di Kaltim yang terkendala masalah serupa. 

Khusus untuk SP di Tambung, operasional akan kembali berjalan setelah pihak pengelola Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan ketersediaan IPAL yang layak secara teknis.

Terkait kekhawatiran orang tua siswa pascainsiden keracunan, Disdikpora berkomitmen untuk terus memantau layanan di sekolah-sekolah agar berjalan sesuai standar keamanan pangan. 

BACA JUGA: Antisipasi Keracunan MBG, SPPG Polres PPU Lakukan Rapid Test dan Uji Sampel Setiap Hari

BACA JUGA: Polisi Selidiki Unsur Kesengajaan Dugaan Keracunan MBG di Waru

"Kami dari pihak sekolah berharap segera beroperasi kembali yang disuspensi, supaya anak-anak segera mendapatkan manfaatnya. Kami terus memantau, sejauh ini mayoritas berjalan dengan baik kecuali kejadian di Waru tersebut," tegas Durajat.

Di sisi lain, Durajat mengungkapkan jumlah sekolah yang belum menerima manfaat program MBG masih jauh lebih banyak dibandingkan yang sudah terlayani. 

Sumber: