Sengkarut dan Tambal Sulam Komunikasi Penyelenggara Daerah

Oleh : Andi Muhammad Abdi

Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam UINSI Samarinda 

DALAM urusan publik, kegaduhan tidak selalu berakar dari kebijakan yang keliru. Persoalan juga dapat terjadi dari cara kebijakan tersebut dikomunikasikan. 

Penjelasan yang terlambat, terpotong, dan tidak konsisten dapat mengubah suatu kebijakan  menjadi polemik berkepanjangan. Apa yang terjadi dalam kasus belanja rumah jabatan Gubernur Kaltim menunjukkan hal tersebut secara nyata. 

Di saat polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar belum benar-benar mereda, perhatian publik kembali tertuju pada angka Rp25 miliar untuk belanja rumah dinas. Dalam situasi ekonomi yang menuntut efisiensi angka tersebut tentu memicu resistensi.

Namun yang memperkeruh keadaan bukan hanya besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut disampaikan secara utuh sejak awal. 

Baca Juga: Soal Anggaran Rp25 Miliar untuk Renovasi Rumah Jabatan Gubernur dan Wagub Kaltim, Ini Penjelasan Pemprov

Pemerintah provinsi tampak belum menghadirkan satu narasi yang lengkap dan koheren. Penjelasan hadir secara bertahap, seolah mengikuti derasnya kritik publik.

Gubernur Rudy Mas’ud lebih dahulu menekankan bahwa rumah jabatan sudah lama tidak ditempati dan membutuhkan rehabilitasi menyeluruh. Fasilitas yang ada tidak lagi memadai sehingga perlu pembaruan agar layak digunakan.

Penjelasan tersebut terdengar normatif. Namun belum menjawab mengapa anggaran yang dibutuhkan begitu besar di tengah banyaknya kebutuhan lain yang lebih mendasar dan mendesak. 

Tidak lama berselang, penjelasan tambahan disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Angka Rp25 miliar disebut bukan untuk satu objek saja, melainkan akumulasi dari berbagai kebutuhan, diantaranya rumah jabatan gubernur, rumah jabatan wakil gubernur, penataan ruang kerja, hingga komponen lain yang tersebar dalam beberapa tahap anggaran.

Baca Juga: Rumah Jabatan Gubernur Disebut Sering Kosong Bertahun-tahun, Mantan Jubir Isran Noor Angkat Bicara

Informasi yang seharusnya disampaikan dalam satu paket utuh sejak awal justru muncul secara bertahap. Alih-alih meredakan polemik, pola komunikasi seperti ini malah memperkuat kesan bahwa pemerintah tidak menyiapkan penjelasan secara matang. Klarifikasi tampak seperti upaya menambal celah pertanyaan yang sudah lebih dulu beredar di ruang publik. 

Dalam praktik komunikasi publik yang efektif, kecepatan dan kelengkapan informasi seringkali menjadi kunci. Sehingga apabila publik lebih dulu memiliki persepsi sebelum memperoleh penjelasan utuh, maka klarifikasi apa pun nantinya tidak berarti secara signifikan. Penjelasan susulan sulit meluruskan pemahaman yang sudah terlanjur tumbuh. 

Sumber: