Pemerintah Tidak Ada Rencana Tarik Pasukan TNI dari Lebanon

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada rencana untuk menarik pasukan TNI dari misi perdamaian Pasukan Sementara PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL).

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan terkait penarikan pasukan tersebut.

"Oh, tidak ada untuk ke situ (tarik TNI dari Lebanon)," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 10 April 2026.

Ia menegaskan pemerintah tetap melanjutkan penugasan prajurit TNI dalam misi perdamaian tersebut sambil terus melakukan evaluasi secara berkala, baik dari sisi internal maupun eksternal.

BACA JUGA: Presiden Prabowo Subianto Pimpin Penghormatan Militer untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

BACA JUGA: Usai 3 Tewas, 3 Prajurit TNI Terluka akibat Ledakan Markas PBB di Lebanon

Menurut Teddy, sikap pemerintah tersebut telah sejalan dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Menteri Luar Negeri Sugiono yang menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga peran aktif di dalam dan luar negeri.

Ia menjelaskan bahwa pengiriman pasukan TNI ke UNIFIL merupakan amanat konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam menjaga ketertiban dunia.

"Jadi, saya rasa itu sudah sangat tegas disampaikan bahwa sesuai Undang-Undang pembukaan alinea empat, menertibkan, ketertiban dunia. Jadi, kita mengirim pasukan di sana untuk menjaga perdamaian dan kita tegas terhadap evaluasi yang ada," kata Teddy, dikutip Antara.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan terkait penarikan personel TNI dari UNIFIL.

BACA JUGA: Update Perang Iran-AS & Israel; Teheran Tolak Ultimatum Trump, Radiasi Ancam Negara-Negara Teluk

BACA JUGA: Jet Tempur F-15E dan A-10 Ditembak Jatuh oleh Iran, AS Rugi hingga Rp4 Triliun

"Kalau pertanyaannya sampai ke keputusan penarikan, itu belum. Tapi bahwa dengan adanya kejadian yang kemarin, tentu kami pemerintah harus melakukan koordinasi," kata Prasetyo.

Ia menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri masih terus melakukan koordinasi dan evaluasi menyusul insiden yang menimpa prajurit TNI di wilayah tersebut. Keputusan terkait kemungkinan penarikan akan bergantung pada hasil evaluasi dan perkembangan situasi di lapangan.

Sumber: