Dampak Defisit Anggaran, Bontang akan Batalkan Sejumlah Proyek Multiyears

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - APBD Kota Bontang tahun depan diperkirakan defisit besar, sehingga banyak program-program yang terpaksa harus dihentikan.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tahun ini, Kota Taman mengalami defisit sebesar Rp150 miliar. Karena itu ia mengusulkan pembatalan sejumlah proyek skema multiyears.

Usulan itu diberikan karena harus ada penyesuaian besar terhadap rencana belanja. “Artinya ada Rp150 miliar kegiatan di APBD yang harus ditunda tahun ini,” katanya saat ditemui di pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa, 7 April 2026.

Ia telah meminta Wali Kota Bontang untuk segera mengirimkan surat resmi ke DPRD Bontang. Hal itu sebagai dasar pembatalan kesepakatan proyek multiyears melalui rapat paripurna.

BACA JUGA: Anggaran Terbatas, Revitalisasi Waduk Kanaan di Bontang Berhenti

BACA JUGA: Terancam Tsunami Anggaran, Ini yang Akan Dilakukan Pemkot Bontang

Ia menjelaskan, skema multiyears dinilai tidak lagi realistis karena akan membebani APBD di tahun-tahun mendatang. Terlebih, proyeksi APBD tahun depan diperkirakan hanya sekitar Rp1,5 triliun.

“Dengan skema multiyears, ada beban anggaran bertahap yang tidak akan sanggup ditanggung postur keuangan kita,” tegasnya.

Andi menyebut, selain proyek multiyear, beberapa proyek lain juga diusulkan untuk dibatalkan, seperti pemasangan ACP Kantor Wali Kota di Bontang Lestari, proyek pembangunan mini soccer di Berbas Pantai, hingga rencana pembelian mess di Jakarta.

“Jadi kegiatan yang dianggap tidak prioritas juga masuk dalam evaluasi. Kita alihkan anggaran ke kebutuhan masyarakat yang lebih penting,” katanya.

BACA JUGA: BLT di Bontang Belum Tersalurkan Sepenuhnya, Neni: Segera Cairkan!

BACA JUGA: Janji Politik Pembangunan Mini Soccer Disorot, DPRD Bontang Dorong Prioritas Infrastruktur Dasar

Ia menegaskan, DPRD tetap berkomitmen mempertahankan program yang menyentuh langsung masyarakat seperti insentif RT, tenaga pengajar, dan kader KB. “Kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan, semua program yang diusulkan untuk dibatalkan akan disetujui. Dalam waktu dekat, dirinya akan bersurat ke DPRD Bontang untuk permohonan pembatalan program itu.

Sumber: