Bankaltimtara

Usulan Rp4Triliun vs Anggaran Rp600 Miliar, Pemkot Balikpapan Dipaksa Pangkas Program RKPD 2027

Usulan Rp4Triliun vs  Anggaran Rp600 Miliar, Pemkot Balikpapan Dipaksa Pangkas Program RKPD 2027

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud-Salsa/ Nomorsatukaltim-

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Ketimpangan antara kebutuhan dan kemampuan anggaran kembali menjadi persoalan utama dalam perencanaan pembangunan di Balikpapan.

Dalam penyusunan RKPD 2027, total usulan program yang masuk mencapai sekitar Rp4 triliun. Namun kemampuan anggaran daerah hanya berada di kisaran Rp600 miliar. Selisih yang sangat lebar ini membuat sebagian besar program tidak dapat diakomodasi.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, menyebut kondisi tersebut sebagai dinamika yang umum dalam perencanaan daerah, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan.

"Semua usulan tentu tidak bisa kita laksanakan sekaligus. Kita akan pilih yang paling prioritas," ujarnya usai Musrenbang, pada Kamis, 2 April 2026.

BACA JUGA: Tak di Kantor, Tapi Tetap Terpantau: Cara Pemkot Balikpapan Mengontrol ASN Saat FWA

Dengan kondisi tersebut, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit, yakni menentukan program mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda.

Sejumlah isu strategis tetap dipertahankan sebagai fokus utama, seperti penanganan banjir, penurunan angka stunting, dan penguatan ketahanan energi.

Namun di luar itu, banyak kebutuhan lain yang juga mendesak, mulai dari infrastruktur, air bersih, hingga pelayanan dasar masyarakat.

Keterbatasan fiskal itu juga membuka kemungkinan adanya pergeseran atau penyesuaian program dalam proses finalisasi RKPD.

BACA JUGA: Pemkot Balikpapan Belum Jalankan WFH karena Tunggu Keputusan Wali Kota

Pemerintah menyatakan akan melakukan kajian ulang terhadap seluruh usulan, termasuk melihat dampak dan urgensi masing-masing program.

"Skala prioritas menjadi kunci. Yang paling berdampak ke masyarakat itu yang akan kita dahulukan," tekannya.

Di sisi lain, Pemkot juga membuka peluang pembiayaan alternatif, termasuk bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun dukungan dari pemerintah pusat.

Namun langkah tersebut tetap membutuhkan waktu dan proses administratif yang tidak singkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan tidak hanya berada pada perencanaan, tetapi juga pada kemampuan pendanaan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait