Retribusi di Pantai Sipakario, Jaga Keberlangsungan Wajah Pariwisata Daerah
Pantai Sipakario, Nipah-Nipah, Kabupaten PPU.-istimewa-
PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Keberadaan retribusi parkir di kawasan wisata Pantai Sipakario, Kelurahan Nipah-Nipah, memunculkan pertanyaan di benak para pengunjung yang bingung atas dasar apa penarikan biaya tersebut dilakukan.
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Sipakario menegaskan bahwa langkah ini adalah demi menjaga keberlangsungan wajah pariwisata daerah.
Selama ini, pengelola berdalih bahwa tanpa retribusi, penataan kawasan dan kebersihan pantai akan terbengkalai.
Ketua Pokdarwis Pantai Sipakario, Ridho Ahmad, pasang badan terkait kebijakan ini. Menurutnya, operasional kebersihan tidak datang secara cuma-cuma.
BACA JUGA:Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung, Pemerintah Pastikan Keamanan dan Transparansi Jadi Prioritas
Penarikan retribusi di dua titik pintu masuk kawasan dan area jembatan adalah upaya mandiri untuk membiayai tenaga kebersihan dan pengatur arus kendaraan.
"Logikanya sederhana, tidak mungkin pengunjung yang datang juga yang harus membersihkan pantai atau mengatur parkir. Itu tanggung jawab pengelola, dan operasionalnya bersumber dari sini," tegas Ridho, Sabtu 28 Maret 2026.
Saat ini, tarif yang dikenakan masih berbasis kendaraan. Yakni untuk sepeda motor Rp2 ribu per unit, dan mobil Rp5 ribu per unit.
Kritik utama yang muncul adalah belum adanya sistem tiket resmi yang diterbitkan pemerintah. Ridho tidak menampik hal tersebut. Ia mengungkapkan, bahwa skema saat ini adalah masa transisi menuju digitalisasi atau standarisasi tiket resmi dari Dinas Perhubungan (Dishub) PPU.
BACA JUGA:Pertumbuhan Ekonomi Kutim Melambat, Bupati Sebut Disebabkan Kebijakan Pengurangan Produksi Batu Bara
BACA JUGA:Nelayan di Berau Temukan Puing Diduga Bagian Satelit Asing Asal Tiongkok
Meski ditujukan untuk kebersihan, tantangan besar bagi Pokdarwis adalah membuktikan kepada pengunjung bahwa dana yang terkumpul benar-benar berdampak signifikan pada estetika Pantai Sipakario.
"Kami siap bertanggung jawab atas pengelolaan ini. Harapan kami, masyarakat paham bahwa ini untuk penataan bersama. Jika nanti sistem dari Dishub sudah siap, skemanya tentu akan berubah total," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
