Pemkab Kutim Rancang Rencana Pembangunan Industri, Hilirisasi dan UMKM jadi Prioritas

KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim tengah merancang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) sebagai pijakan arah pembangunan industri daerah.

Meski pun Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) terbaru belum sepenuhnya rampung.

Langkah ini ditempuh agar pengembangan industri, termasuk hilirisasi dan penguatan UMKM, tidak terhambat dan tetap berjalan terarah.

Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani, mengatakan pemerintah daerah bersama DPRD telah menyepakati penggunaan RTRW lama sebagai acuan sementara.

Sehingga RPIK dapat ditetapkan lebih dahulu tanpa harus menunggu pengesahan RTRW terbaru.

BACA JUGA:Dishub Kutim Buka Suara soal Truk Perusahaan di Jalan Umum Desa Sekerat

“Awalnya memang harus menunggu Perda RTRW, tapi setelah disepakati ternyata tidak perlu. Kita kiblat ke RTRW yang lama. Jadi RPIK bisa ditetapkan dulu, baru kemudian RTRW menyusul,” ujar Nora.

Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil agar arah pembangunan industri di Kutai Timur tidak mengalami stagnasi dan tetap memiliki kepastian perencanaan.

Dengan adanya RPIK lebih awal, pemerintah daerah berharap iklim investasi dapat tumbuh lebih terarah dan berkelanjutan.

BACA JUGA:Akibat Kecelakaan oleh Bus Tambang di Sangatta, Pemkab Kutim Akan Evaluasi Semua Pihak

Menurut Nora, RPIK akan menjadi peta jalan pengembangan industri, termasuk sektor berbasis sumber daya alam seperti batu bara.

Namun demikian, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada eksploitasi, melainkan lebih menitikberatkan pada pengolahan lanjutan atau hilirisasi.

“Kalau industri yang ditawarkan pemerintah itu tetap mencakup semuanya, termasuk batu bara."

"Tapi kita lebih bicara ke hilirisasinya, pengolahannya. Itu yang akan dipusatkan,” jelasnya.

Sumber: