Bankaltimtara

Usulan BTS ke Komdigi Belum Dikabulkan, Berau Andalkan VSAT untuk Atasi Blankspot

Usulan BTS ke Komdigi Belum Dikabulkan, Berau Andalkan VSAT untuk Atasi Blankspot

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo Berau, Rahmatia.-(Disway Kaltim/ Azwini)-

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Harapan sejumlah kampung di Kabupaten Berau untuk terbebas dari wilayah tanpa sinyal internet atau blankspot hingga kini belum kunjung terwujud. 

Pembangunan puluhan menara Base Transceiver Station (BTS) yang sempat dijanjikan terealisasi pada 2024 masih belum memiliki kepastian.

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Rahmatia, mengatakan pemerintah daerah sebenarnya telah mengusulkan pembangunan 34 BTS kepada Kementerian Komdigi sejak 2023. 

Namun, dari usulan tersebut, tidak seluruhnya dapat direalisasikan.

BACA JUGA: Berau Masih Dikepung Blank Spot, Usulan 34 BTS di Komdigi Belum Dikabulkan

BACA JUGA: Operator Seluler Diminta Investasi di Mahulu, Kadiskomifo: Tower BTS Sudah Kami Siapkan

“Pada 2023 kami mengusulkan pembangunan BTS ke Kementerian Komunikasi dan Digital. Ada yang terlaksana, tetapi ada juga yang tidak,” ujar Rahmatia kepada Nomorsatukaltim, Senin 26 Januari 2026.

Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, Diskominfo Berau kembali melakukan upaya pada 2024 melalui rapat koordinasi bersama Direktorat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) di Yogyakarta.

Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk mengarahkan setiap kampung mengajukan proposal pembangunan menara BTS. 

Menindaklanjuti arahan itu, sejumlah kampung di Kabupaten Berau kemudian menyampaikan proposal pembangunan BTS.

BACA JUGA: Perkecil Wilayah Blankspot, 10 Daerah di Berau Ini Dipasang Starlink

BACA JUGA: Atasi Blankspot di Kukar, Pemkab Uji Coba Starlink di Sungai Bawang

Namun, realisasi yang semula dijanjikan pada 2024 kembali tertunda. Rahmatia menyebut, penundaan itu disebabkan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.

“Padahal kami sudah diminta memasukkan proposal dan beberapa kampung sudah mengajukan. Setelah kami koordinasikan kembali ke kementerian, ternyata untuk sementara belum ada pembangunan, kami juga tidak tau mau menunggu sampai kapan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: