Pemkab PPU Utang Rp 242 Miliar, Lelang Proyek Awal Tahun Terpaksa Ditunda

PPU, NOMORSATUKALTIM - Pemkab PPU terpaksa menunda lelang proyek untuk pengerjaan tahun anggaran 2026. Hal ini menyusul banyak beban utang kepada pihak ketiga pada anggaran 2025 lalu.

Hal demikian disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten PPU, Muhajir.

"Skema yang kami lakukan agar APBD menurun drastis, ya kemungkinan mengendalikan belanja dalam APBD 2026 melakukan penundaan proyek-proyek lelang," kata Muhajir, Minggu 25 Januari 2026.

BACA JUGA:Marak Nikah Siri, Ribuan Pasutri di PPU Belum Miliki Buku Nikah

Selain menunda lelang proyek fisik. Dalam mengendalikan kesehatan keuangan dalam postur APBD 2026, dikatakannya, Pemkab PPU juga menekan belanja atau biaya operasional rutin dari tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan OPD agar mereka ikut melakukan penghematan anggaran," pinta Muhajir,

BACA JUGA:Pemkab Kutim Rencana Bangun RSUD Tipe D di Muara Wahau, Luas 6 Hektare, Lahan Diselesaikan Tahun Ini

Ia bilang, keterlambatan dan kurang salur yang mencapai Rp 208 miliar membuat Pemkab PPU harus berutang kepada piah ketiga.

Adapun secara keseluruhan utang pemerintah daerah menembus Rp 242 miliar dan harus dibayarkan tahun ini.

"Sisanya (pembayaran) kami menunggu penyaluran dana transfer dari pusat. Kami sampaikan ada Rp208 miliar yang sampai sekarang belum disalurkan."

BACA JUGA:Inspektorat PPU Masih Audit Desa Giripurwa dalam Kasus Studi Tiru ke Bali

"Jadi menunggu penyaluran tersebut, baru bisa menuntaskan pembayaran ke pihak ketiga," ungkap Muhajir.

Realisasi serapan APBD Kabupaten PPU 2025 tak capai target.

Sementara itu, BKAD Paser mencatat realisasi serapan APBD 2025 hanya menembus 86 persen dari target 93 persen. Diinformasikan, pada tahun lalu APBD diangka Rp2,4 triliun.

Sumber: