Pemprov Kaltim Perkuat Ketahanan Fiskal dan Kurangi Ketergantungan SDA

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah memfokuskan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah menyusul terjadinya penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada awal tahun 2026.

Nilai APBD Kaltim tercatat turun signifikan dari sebelumnya sekitar Rp21 triliun menjadi Rp15,15 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan kondisi tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan refleksi mendalam terhadap struktur ekonomi Kaltim yang selama ini masih bergantung pada sektor sumber daya alam (SDA).

“Kondisi ini menyadarkan kita bahwa struktur ekonomi daerah harus lebih kokoh. Ketergantungan pada sektor SDA yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga global tidak bisa terus dipertahankan, karena dampaknya langsung terasa pada postur APBD,” ujar Sri Wahyuni, dikutip dari Antara pada Minggu 11 Januari 2026.

BACA JUGA:OTT Pegawai DJP di Jakarta Utara Terkait Pajak Sektor Tambang, Amankan Barang Bukti Senilai Rp6 Miliar

BACA JUGA:Dorong Penguatan UMKM, Diskoperindag Berau Fasilitasi Perizinan Usaha Secara Gratis

Menurutnya, dinamika fiskal yang terjadi saat ini menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah agar pembangunan tidak terlalu terpengaruh oleh gejolak ekonomi eksternal.

Dalam beberapa tahun terakhir, komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat dinilai mulai menunjukkan keseimbangan yang lebih baik, meskipun penguatan PAD tetap menjadi prioritas utama.

Hingga akhir 2025, realisasi penerimaan pajak di Kalimantan Timur tercatat mencapai Rp18,06 triliun. Angka tersebut dinilai cukup signifikan, namun Pemprov Kaltim menilai masih terdapat potensi pajak yang besar dan belum tergarap secara optimal, baik dari sektor usaha, industri, maupun wajib pajak individu.

BACA JUGA:RSUD HIS Kubar Mulai Terapkan KRIS BPJS, Satu Ruangan Maksimal 4 Tempat Tidur

BACA JUGA:Kerusakan Jalan Nasional di Kubar Sebabkan Truk Fuso Terperosok ke Lubang Sedalam 60 Sentimeter

“Masih ada ruang yang sangat besar untuk meningkatkan PAD. Ini membutuhkan kesadaran dan kontribusi semua pihak. Peningkatan kepatuhan pajak menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah,” tambahnya.

Meski dihadapkan pada penyesuaian anggaran, Sri Wahyuni memastikan bahwa agenda pembangunan daerah tetap berjalan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sejumlah program unggulan Pemprov Kaltim, seperti GratisPol dan Jospol, dipastikan tetap dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisiensi dan prioritas anggaran.

Sumber: