Anwar Ibrahim Sebut Penangkapan Presiden Maduro oleh AS Melanggar Hukum Internasional

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut, bahwa penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro merupakan pelanggaran hukum internasional.

Anwar mendesak Amerika Serikat untuk segera membebaskan Presiden Maduro beserta istrinya.

“Tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang tidak sah terhadap sebuah negara berdaulat. Presiden Maduro dan istrinya harus segera dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya,” kata Anwar dalam keterangannya dikutip Disway.id, Minggu, 4 Januari 2026.

Di mengungkapkan, penangkapan kepala pemerintahan yang masih menjabat melalui tindakan eksternal dapat menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan antarnegara.

BACA JUGA: Trump Unggah Foto Penangkapan Nicolas Maduro di USS Iwo Jima, Klaim Dibawa ke AS untuk Diadili

“Apa pun alasannya, pemaksaan penggulingan seorang kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menetapkan preseden yang berbahaya,” tegasnya.

Ia menilai tindakan tersebut berpotensi merusak tatanan internasional yang selama ini dibangun berdasarkan penghormatan terhadap hukum dan kedaulatan negara.

“Hal ini mengikis pembatasan-pembatasan mendasar dalam penggunaan kekuasaan antarnegara serta melemahkan kerangka hukum yang menopang tatanan internasional,” kata Anwar.

Dia menekankan bahwa masa depan politik Venezuela seharusnya ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan melalui campur tangan kekuatan asing.

BACA JUGA: Serangan AS ke Venezuela: Trump Klaim Tangkap Presiden Maduro dan Istri, Kemlu Pastikan WNI Aman

“Sudah seharusnya rakyat Venezuela yang menentukan masa depan politik mereka sendiri. Seperti yang telah ditunjukkan oleh sejarah, perubahan kepemimpinan secara mendadak akibat kekuatan eksternal justru membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat,” ujarnya.

Malaysia, katanya, selalu menjunjung tinggi hukum internasional dan kedaulatan negara sebagai hal yang utama dalam menjaga hubungan damai antarnegara.

"Keterlibatan yang konstruktif, dialog, dan deeskalasi tetap menjadi jalan paling kredibel menuju hasil yang melindungi warga sipil serta memungkinkan rakyat Venezuela memperjuangkan aspirasi sah mereka tanpa menimbulkan kerugian lebih lanjut," tutupnya.

Sumber: disway.id