DBH Kaltim Diperkirakan Dipangkas Pusat Hampir 50 Persen, APBD Perubahan Berkurang

BACA JUGA:Ini Tuntutan Aliansi Mahakam Kaltim dalam Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD

Selain itu, beberapa program prioritas DPRD yang sebelumnya dilakukan lebih dari sekali dalam sebulan kini harus dikurangi frekuensinya.

Hamas juga menekankan pentingnya menyelesaikan proses perubahan anggaran sebelum membahas APBD murni 2025.

"Kita harus menyelesaikan dulu perubahan anggaran, termasuk KUA-PPAS 2025, baru kita bisa membahas APBD murni."

"Ini untuk memastikan anggaran yang kita sepakati realistis dan sesuai dengan kemampuan daerah," jelasnya.

Dampak dari pemotongan DBH ini tidak hanya dirasakan pada APBD, tetapi juga pada implementasi program pembangunan daerah.

BACA JUGA:Ojol-Mahasiswa Bersatu Geruduk Kantor DPRD Kaltim

Infrastruktur, perbaikan fasilitas publik, dan beberapa kegiatan prioritas harus disesuaikan sehingga efektivitas anggaran tetap terjaga.

Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa pemotongan DBH ini adalah isu nasional yang memengaruhi seluruh provinsi.

Oleh karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi sangat penting agar kebijakan ini bisa berjalan efektif tanpa mengorbankan program pembangunan yang sudah direncanakan.

Meski menanti keputusan resmi dari pemerintah pusat,
Hamas menyebut dewan dan pemprov sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk menyesuaikan APBD dengan kondisi baru.

Sumber: