Pemkot Samarinda Kaji Kerja Sama Pengolahan Sampah dengan Teknologi Pirolisis

Dari sisi manfaat ekonomi, kerja sama tersebut juga mencakup skema perdagangan karbon. Pemkot Samarinda disebut akan memperoleh 2,5 persen dari hasil produk waste to product.

“Pak Wali sempat menanggapi bahwa porsi 2,5 persen itu sangat kecil untuk pemerintah daerah. Bentuk dan skema kerja samanya perlu dibahas lebih jauh agar daerah benar-benar mendapat manfaat,” kata Suwarso.

BACA JUGA: Andi Harun Sebut Iuran Gotong Royong ASN Bersifat Sukarela dan Patuh Hukum

BACA JUGA: Cek Kesehatan Gratis Baru Sentuh 5 Persen Populasi, Dinkes Samarinda Ungkap Penyebabnya

Investor juga menyampaikan rencana nilai investasi sebesar 40 juta dolar AS atau sekitar Rp680 miliar.

Meski demikian, Suwarso mengakui bahwa sejumlah pertanyaan dari wali kota belum dapat dijawab secara rinci dalam pertemuan tersebut.

“Pihak investor akan memperbaiki materi paparan dan akan menjelaskan lebih detail bersama mitranya, yaitu CO-Energy, yang disebut berbasis di Arab Saudi,” ujarnya.

Terkait kelemahan teknologi pirolisis yang ditawarkan, Suwarso menyebut hal itu belum dijelaskan secara terbuka. Paparan yang disampaikan masih terbatas pada alur proses hingga produk akhir.

BACA JUGA: Fabio Lefundes Ungkap Borneo FC Harus Cermat Belanja Pemain Jelang Putaran Kedua

BACA JUGA: Wagub Kaltim Tanggapi Polemik Aset Yayasan Melati: Bukan Penggusuran, Pendidikan Tetap Jalan

Sementara itu, mengenai banyaknya opsi teknologi pengolahan sampah yang pernah ditawarkan ke Pemkot Samarinda—mulai dari PLTSA, incinerator, hingga pirolisis—Suwarso menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Wali Kota.

“Pak Wali Kota ingin memastikan bahwa bentuk kerja samanya jelas, menguntungkan daerah, dan sebisa mungkin meminimalkan residu. Prinsipnya, kalau bisa semua sampah diolah. Tapi tentu tidak semua jenis sampah bisa masuk ke reaktor, sehingga perlu penjelasan dan pola pengelolaan yang lebih detail,” kata dia.

Pemkot Samarinda berencana menggelar pertemuan lanjutan untuk membahas proposal tersebut secara lebih mendalam sebelum menentukan arah kebijakan pengolahan sampah ke depan.

Sumber: