Komisi I DPRD Kukar Gelar RDP

Kukar, DiswayKaltim.com – Komisi I DPRD Kukar melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan dari Desa Tani Bakti, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar dan PT Insani Baraperkasa. RDP dilakukan terkait permintaan ganti rugi petani Desa Tani Bakti yang merasa lahannya terkena imbas dari jebolnya tanggul milik PT Insani Baraperkasa.

RDP sendiri dilakukan di ruang rapat Wakil Ketua II DPRD Kukar, Selasa (2/602020) siang. Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi membeberkan beberapa poin penting yang didapat dari RDP tersebut. Pertama PT Insani Baraperkasa berkewajiban melakukan normalisasi sungai yang sempat meluap san membanjiri lahan milik petani Desa Tani Bakti Kecamatan Loa Janan.

"Mulai besok (hari ini) sudah mulai bekerja," ujar Supriyadi pada Disway Kaltim, Selasa (2/6).

Selain itu, terkait ganti rugi yang diminta oleh masyarakat Desa Tani Bakti yang menjadi korban, belum menemui titik temu. Sehingga Komisi I DPRD Kukar meminta dinas terkait untuk membentuk tim yang akan melakukan verifikasi langsung kelapangan. Dan menyerahkan hasilnya ke PT Insani Baraperkasa.

"Meminta Dinas Pertanian dan DLHK untuk koordinasi," lanjut Supriyadi.

Sementara itu, Kabid Penegakan Hukum dan Lingkungan Riduan mengharapkan RDP ini akan mencapai musyawarah mufakat antar kedua belah pihak. Yakni petani Desa Tani Bakti dan pihak PT Insani Baraperkasa.

"Kalau dari DLHK tidak (akan) melihat satu sisi, kalau normatif kita harus verifikasi (lapangan) dulu," ujar Riduan.

Bahkan Riduan menyebut telah memberikan sanksi tegas kepada beberapa perusahaan yang memang nakal. Dan tidak memperhatikan permasalahan tentang lingkungan.

"Rencana kita akan turun (ke lapangan)," tambah Riduan.

Disisi lain, pihak PT Insani Baraperkasa menjelaskan telah melakukan berbagai tindakan preventif terkait adanya potensi meluapnya tanggul milik mereka.

"Jadi sudah ada sistemnya, ada SOP-nya semua sudah kita kerjakan, memang tanggal 13 Desember itu curah hujan sangat tinggi sepanjang tahun," ucap Direktur General Affair PT Insani Baraperkasa Musdalifah.

Pihak PT Insani Baraperkasa juga meminta pihak terkait bisa melihat dari berbagai sisi. Sehingga bukannya hanya PT Insani Baraperkasa yang dianggap sebagai "pelaku". Namun ada faktor lain.

"Kami ingin ada jalan tengah dimana kita bisa bersama-sama melihat, bukan mencari siapa yang salah dan yang benar," lanjutnya.

Terkait adanya tanggul milik PT Insani Baraperkasa. Pihaknya menyangkal hal tersebut. Menurutnya ada oknum yang sengaja menutup pintu air milik mereka.

Sumber: