Pedagang Minta Pasar Malam Dihidupkan Kembali, Slamat : Kami Butuh Uang untuk Makan

FPPM Kukar saat melakukan RDP bersama DPRD dan Pemkab Kukar. (Rafii/DiswayKaltim) ====================== Kukar, Diswaykaltim.com - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (27/4/2020) pagi melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kukar dan Forum Pedagang Pasar Malam (FPPM) Kukar di Ruang Banmus DPRD Kukar. Ketua FPPM Kukar, Slamat Riyanto meminta agar para pedagang pasar malam bisa kembali beraktifitas berjualan seperti semula. Setidaknya di lima atau enam dari sebelas lokasi pasar bisa dibuka kembali. "Karena kami butuh uang untuk makan dan keperluan sehari-hari," ujar Slamat kepada Disway Kaltim, Senin (27/4/2020) usai RDP. Dalam kesempatan itu, FPPM juga berharap bisa menggunakan eks Pasar Tangga Arung untuk digunakan berjualan. Jika ijin pasar malam tidak dikeluarkan. Namun lagi-lagi, permintaan tersebut tidak bisa dikabulkan oleh pemerintah daerah (pemda). "Jadi menurut kami pertemuan tadi termasuk buntu. Tidak ada titik temunya," cetus Slamat. Kemudian lanjutnya, dalam proses RDP tadi, DPRD Kukar juga memberikan opsi untuk membantu permasalahan yang di alami oleh para pedagang pasar malam. Seperti mencarikan bantuan melalui dana bantuan sosial (bansos). Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Siswo Cahyono mengatakan, jika keinginan teman-teman pedagang pasar malam adalah bisa mandiri. Salah satunya yakni bisa kembali berjualan dan mendapatkan penghasilan mandiri. Namun keinginan tersebut terganjal aturan pusat dari Kapolri yang melarang aktifitas mengundang massa dalam jumlah banyak atau berkerumun. Situasinya saat ini tidak memungkinkan. Siswo menyebut, solusi yang bisa diberikan pemda adalah tetap memberikan bantuan paket sembako tetapi disertai dengan dana penunjang. Agar bisa digunakan untuk keperluan lainnya. "Jadi kita berharap Rp 129 miliar yang teralokasi untuk penanganan COVID-19 ini betul-betul bisa dirasakan secara maksimal di Kukar," tegasnya. Disisi lain, Asisten 1 Setda Kukar Ahmad Taufik Hidayat mengatakan, jika keinginan para pedagang pasar malam tersebut tidak bisa di akomodir oleh pemda. Karena menyangkut masalah kesehatan yang sedang dihadapi di Kukar. "Ini (COVID-19) serius yang harus semua pihak bisa memutus mata rantai," ujar Taufik. Tapi sambungnya, pemerintah mencoba memberikan solusi berupa penjualan yang dilakukan secara online. Sebagai upaya memberikan ruang bagi para pedagang pasar malam. Yakni mendagangkan jualan mereka melalui komunikasi telepon secara daring. Bahkan, pemda melalui Disperindag Kukar juga akan berupaya mendata kembali jumlah pendagang pasar malam yang ada di Kukar. Untuk mendapatkan bantuan sembako yang sedang di didstribusikan oleh pemerintah. "Prioritas pedagang pasar malam warga Kukar," kata Taufik. Terkait usulan DPRD Kukar yang menginginkan adanya dana hibah bansos untuk membantu pihak yang terdampak COVID-19 secara langsung. Dirinya akan segera mengkomunikasikannya ke Sekda Kukar dan Bupati Kukar. "Untuk solusi-solusi ini supaya berkelanjutan bantuan dari pemerintah daerah," pungkasnya. (mrf/byu)

Sumber: