Disdukcapil Berau: Mulai 2026, Validasi Bantuan Sosial Wajib Gunakan Identitas Digital

BERAU, NOMORSATUKALTIM – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Berau, David Pamuji, mengungkapkan bahwa mulai tahun 2026, seluruh masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) akan divalidasi menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari persiapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat validasi data penerima manfaat, sehingga tidak lagi hanya mengandalkan KTP fisik.

“Insya Allah tahun 2026 masyarakat yang mendapatkan bantuan dari data Dinas Sosial seperti pembagian uang tunai dan bantuan lainnya, validasinya akan bertahap menggunakan IKD,” jelas David, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Meski begitu, capaian aktivasi IKD di Berau masih jauh dari target. 

BACA JUGA: Menkeu Purbaya Ancam Tarik Anggaran MBG, Dialihkan untuk Bansos Beras

BACA JUGA: DPRD Kaltim Sepakat Tak Akomodasi Hibah dan Bansos di APBD Perubahan

David menyebut, hingga saat ini baru sekitar 3.000 lebih warga yang sudah mengaktifkan IKD. 

Angka itu masih di bawah rata-rata nasional yang ditetapkan sebesar 30 persen.

“Di Berau masih di bawah target. Di daerah lain seperti Jawa Tengah sudah lebih dari 30 persen. Faktor geografis dan sebaran penduduk yang luas memang cukup berpengaruh di sini,” katanya.

Selain persoalan geografis, David menilai rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan. 

BACA JUGA: Aktivasi IKD di Bontang Masih Rendah, Warga Khawatir soal Keamanan Data Pribadi

BACA JUGA: Waspadai Penipuan Berkedok Aktivasi IKD, Dukcapil Berau Tegaskan Proses Harus Tatap Muka

Pasalnya, hingga kini banyak layanan publik maupun perbankan yang masih mensyaratkan KTP fisik, sehingga warga belum merasakan manfaat langsung dari identitas digital.

“Kalau ke bank, leasing, atau layanan lain, masih tetap diminta fisiknya. Jadi masyarakat belum menjadikan IKD ini sebagai prioritas,” ungkapnya.

Sumber: