9.644 Anak di Kutim Masuk Kategori Tidak Sekolah

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Hasil validasi terakhir pada September 2025 mencatat sebanyak 9.644 anak di Kutim masuk dalam kategori ATS. Jumlah tersebut dinilai cukup tinggi dan perlu langkah serius untuk mengatasinya.

Plt Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdikbud Kutim, Heri Purwanto menjelaskan, bahwa ATS terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Belum Pernah Bersekolah (BPB), Drop Out (DO), dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM). Dari tiga kategori itu, jumlah terbanyak berasal dari kelompok BPB.

“Yang membuat kami penasaran adalah angka BPB yang cukup tinggi. Setelah diverifikasi di lapangan, ternyata sebagian data bermasalah. Ada yang sudah meninggal, ada yang sebenarnya masih bersekolah, dan ada juga data penduduk yang tidak ditemukan,” ungkap Heri, Minggu 21 September 2025.

BACA JUGA: Terpangkas Rp1,3 Triliun, Sudirman Latif Sebut APBD-P 2025 Disusun dengan Prinsip Kehati-hatian

Proses validasi data ATS, kata Heri, sempat terkendala teknis akibat maintenance server Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan.

Data hasil perbaikan sempat hilang dan kembali ke angka awal sekitar 13.966 anak. Padahal, Disdikbud sudah mengirimkan bukti validasi serta padanan data dengan Disdukcapil.

“Ketika server maintenance, data hasil validasi kembali ke angka awal. Padahal sudah kami lengkapi dengan bukti. Sampai sekarang masih menunggu tindak lanjut dari Pusdatin,” jelasnya.

Heri menambahkan, tingginya angka ATS juga dipengaruhi faktor migrasi penduduk. Banyak warga ber-KTP Kutim yang sebenarnya sudah pindah domisili atau menempuh pendidikan di luar daerah, namun datanya belum diperbarui.

BACA JUGA: DPRD Kutim Desak Penertiban RT Siluman di Sidrap Pasca Putusan MK Terkait Tapal Batas

“Ini yang menyebabkan data ATS terlihat tinggi. Migrasi penduduk selalu menyisakan persoalan data, apalagi di daerah padat seperti Sangatta Utara dan Bengalon,” ujarnya.

Selain kendala data, hasil verifikasi menunjukkan ada faktor sosial yang menyebabkan anak tidak sekolah. Beberapa anak memilih berhenti sekolah karena harus bekerja membantu keluarga, sebagian lagi karena menikah muda.

“Kami tidak menemukan kendala fasilitas pendidikan atau kuota penerimaan siswa. Jadi persoalannya lebih kepada faktor sosial. Ada anak yang memilih bekerja, ada juga yang menikah dini,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Disdikbud Kutim mulai menyusun strategi. Di antaranya membentuk Tim Pencegahan Anak Berisiko Tidak Sekolah dan Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah yang akan bekerja hingga tingkat desa.

Sumber: