Ketua DPRD Kutim Dorong Optimalisasi PAD Melalui Pajak Kendaraan

KUTAI TIMUR, NOMORSATUKALTIM - DPRD Kutai Timur (Kutim) mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak kendaraan bermotor. 

Hal ini menyusul masih banyaknya kendaraan beroperasi di Kutim yang menggunakan pelat luar daerah sehingga kontribusinya tidak masuk langsung ke kas daerah.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan bahwa potensi pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

“Kalau kita yang yang kita mau aktifkan sekarang ini pertama itu adalah pajak kendaraan bermotor. Kayak gitu. Ini kan banyak karena memang banyak yang memiliki plat plat plat kendaraan dari luar,” Jelas Jimmi, kepada awak media saat diwawancarai, Minggu 7 September 2025.

BACA JUGA: Jalan Poros Sangatta-Bengalon Longsor, Wabup Kutim Sebut KPC Harus Bertanggungjawab

BACA JUGA: Ketua DPRD Kutim Soroti Maraknya Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bus Perusahaan

Menurut Jimmi, banyak kendaraan yang masih beroperasi di Kutim masih menggunakan plat luar daerah. 

Kondisi ini sangat merugikan karena potensi pendapatan tidak masuk ke kas daerah.

“DPRD itu menghimbau kepada pihak terkait untuk bisa bagaimana memaksimalkan PAD itu. Terutama balik nama ya, eh platnya mesti pakai plat KTR di Kutim. Tentu ini kan langsung berdampak pada PAD kita melalui pajak kendaraan bermotor,” ucap Jimmi.

Meski demikian, Jimmi mengungkapkan langkah ini tidak hanya menambah, tetapi juga memberikan keadilan bagi daerah yang selama ini menanggung dampak mobilitas kendaraan, seperti penggunaan infrastruk turjalan.

BACA JUGA: Wabup Kutim Tegur PT Kobexindo Cement, Minta TKA Cina Gunakan Bahasa Indonesia

BACA JUGA: Profit Sharing dari Sektor Tambang di Kutim Turun, Pernah Terima Rp400 Miliar Kini Hanya Rp70 Miliar

“Kalau hanya pakai plat luar, tentu daerah tidak dapat apa-apa. Sementara jalan kita yang dipakai, fasilitas kita yang dimanfaatkan,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa strategi paling nyata dalam meningkatkan PAD Kutim bukan melalui PBB seperti yang dilakukan sejumlah daerah lain, melainkan melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor. 

Sumber: