Naiknya Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengaruh Jasa Upah Pungut (Japung)

Devi Alamsyah-(Istimewa/ Dok. Pribadi)-

Oleh: Devi Alamsyah*

PBB alias Pajak Bumi dan Bangunan bikin heboh di seluruh negeri kita bulan-bulan ini. Bahkan ada kepala daerah yang jadi bulan-bulanan rakyatnya karena naiknya ratusan persen. 

Bupati Pati, salah satu daerah di Jawa Tengah, didemo puluhan ribu warganya. Dituntut mundur.

Pun terjadi di Balikpapan. Kendati tidak seheboh di Pati, sejumlah aktivis mahasiswa dan didukung warga, mulai menyuarakan penolakan terhadap kenaikan PBB. Menamakan diri sebagai Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan) bahkan mendesak untuk ketemu walikota. 

Padahal sebelumnya, Jumat sore, 22 Agustus 2025, Walikota Balikpapan Rahmand Mas’ud saat jumpa pers menyatakan menunda penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tapi, Bakwan tidak mau ada penundaan. Mereka maunya dihapus sekalian.  

Selain di Balikpapan, sebetulnya kenaikan tarif PBB itu juga terjadi di Kabupaten Tana Paser. Polanya berbeda. Kenaikannya sebesar 20 persen bagi pembayar pajak terendah; yakni yang terkena tarif Rp10 ribu ke bawah. Di atas itu, tarifnya tidak naik. 

Artinya, bagi yang kewajiban PBB-nya sebesar Rp 10 ribu, naik jadi Rp 12 ribu.  

BACA JUGA: Penundaan Kenaikan PBB-P2 Tak Hentikan Aksi Protes Mahasiswa Balikpapan

Sementara Kabupaten PPU masih akan mengkaji kenaikan tarif PBB-nya. 

Kita coba fokus ke Balikpapan yang sempat heboh dan mengundang demonstrasi. 

Sebagaimana diberitakan di media, naiknya sampai ribuan persen. Disebutkan di berita itu: tanah salah satu warga yang luasnya satu hektare, biasanya bayar PBB tiap tahun Rp350 ribu, tiba-tiba dapat tagihan PBB melonjak sampai sembilan juta rupiah lebih!

Kenapa tagihan PBB bisa melonjak seperti itu?

Walikota Balikpapan menjelaskan bahwa itu karena adanya kenaikan NJOP (nilai jual obyek pajak) sebagai akibat pertumbuhan ekonomi di kawasan itu. Yang semula kawasan hutan berubah menjadi kawasan industri.

Sumber: