Sungguh Terpaksa, KPU Harus Rasionalisasi Anggaran

Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat. (Tebe/Disway Kaltim)

Samarinda, Diswaykaltim.com - KPU Kota Samarinda melakukan rasionalisasi anggaran. Ini buntut permohonan penambahan anggaran yang diajukan kepada Pemkot belum menemui titik jelas.

Rasionalisasi itu untuk bisa memenuhi honor seluruh anggota Ad Hoc (PPK dan PPS) yang sedianya bekerja mulai bulan depan. Kebijakan ini hanyalah solusi jangka pendek yang terpaksa dilakukan.

Kendati demikian, KPU Samarinda masih merasa perlu mendesak Pemkot agar penambahan anggaran untuk keperluan Pilwali Samarinda 2020 menjadi terang benderang.

"Kami melakukan rasionalisasi anggaran dan mendapat angka sekitar Rp 1,4-1,5 miliar. Sisanya masih harus minta ke Pemkot," terang Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat, Rabu (12/2).

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah menggelar audiensi dengan Sekkot Samarinda Sugeng Chairuddin. Demi mendapat kepastian penambahan anggaran.

"Hasil dari rapat sebelumnya akan kami laporkan ke Sekkot untuk membahas kembali. Tapi belum ada komunikasi karena jadwal masih padat," lanjut Firman.

Lalu bagaimana dengan nasib PPK dan PPS? Firman kemudian menjelaskan bahwa KPU Samarinda sudah menggelar simulasi anggaran untuk honorarium anggota Ad Hoc yang akan bekerja selama 9 bulan ke depan.

Dari simulasi tersebut, anggota Ad Hoc bisa bernafas lega karena KPU Samarinda bisa memenuhi ambang atas honor Ad Hoc berdasar aturan terbaru, Kemenkeu No. S735 dimana untuk jabatan ketua PPK mendapat honor Rp 2,2 juta perbulan.

Meski bisa memenuhi, KPU Samarinda belum berani untuk memberi kepastian kepada anggota Ad Hoc lantaran belum adanya kejelasan dari Pemkot apakah penambahan anggaran disetujui atau tidak.

Dari perkembangan pertemuan sejauh ini, KPU Kota Samarinda berpeluang mendapat penambahan anggaran melalui 3 skema pembiayaan yang nantinya akan diputuskan pada pertemuan dengan Sekkot Samarinda.

"Formulasi pembiayaannya belum diputuskan. Apakah diambil dari dana kegiatan masing-masing UPD, anggaran tak terduga, atau APBD perubahan. Ini yang belum deal sehingga kami belum berani memberi kepastian pada PPK," lanjutnya.

Jika saja dalam pertemuan dengan Sekkot nantinya didapat kepastian anggaran, tanpa menunggu pencairan, KPU Kota Samarinda baru akan mengumumkan pada anggota Ad Hoc bahwa besaran honorarium akan berada diangka maksimal. (ava/boy)

Sumber: