Raih Rp 573,3 M dari Blok Mahakam, Isran Ingin PI Kaltim 50 Persen

Samarinda, DiswayKaltim.com- Setelah mendapatkan hak participating interest (PI) sebesar 10 persen dari Blok Mahakam pada 2019, Pemerintah Provinsi Kaltim ingin mendapatkan lebih. Apalagi beberapa blok di wilayah ini bakal berakhir. Gubernur Kaltim Isran Noor menginginkan agar daerah berdaulat mengelola sumber daya alam (SDA). Salah satunya di industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Dengan mengelola dan mendapatkan keuntungan lebih dari kekayaan alamnya. Munurut Isran, Pemprov Kaltim akan mencari celah bagaimana daerah mendapatkan porsi yang lebih besar dari blok migas tersebut. “Kami akan berjuang. Yang akan datang tidak 10 persen. Kalau bisa ditambah minimal 50 persen, bahkan kalau bisa 100 persen,” katanya. PI yang didapatkan Kaltim dari produksi Blok Mahakam di Kutai Kartanegara (Kukar), setelah berakhirnya masa kontrak Total E&P Indonesie dan kemudian diambil alih kelola oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Nah, dari PHM tersebut akhirnya daerah bisa ikut berpartisipasi melalui badan usaha milik daerah (BUMD). Kaltim mendapatkan PI sebesar 10 persen keuntungan. Kemudian dibagi lagi untuk Pemerintah Provinsi sebesar 66,5 persen dan Kutai Kartanegara (Kukar) 33,5 persen. Pembagian itu pun telah dilakukan pada 2019 lalu. Dari angka 10 persen itu, keuntungan yang diperoleh Kaltim sebesar Rp 573,3 miliar. Dibagi dua, Pemerintah Provinsi mendapat Rp 373 miliar yang disalurkan melalui PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (MMPKM), anak perusahaan dari BUMD Kaltim, PT Migas Mandiri Pratama (MMP). Sementara Kukar mendapat Rp 200 miliar yang diterima melalui Perusda Kukar, PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM). Dari jumlah tersebut, yang masuk ke kas daerah menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim 2019 sebesar Rp 208 miliar. Sedangkan yang masuk PAD Kukar tercatat Rp 120 miliar. Apa yang didapat tersebut, menurut Isran, masih belum optimal. Oleh karena itu ia akan berjuang mendapat porsi lebih. Dan peluang itu terbuka lebar. Apalagi, beberapa blok migas di wilayah kerja Kaltim dalam beberapa tahun ke depan akan berakhir kontraknya. Sesuai rencana pemerintah akan dinasionalisasi dan ditawarkan partisipasi pengelolaannya ke daerah. Isran pun akan memaksimalkan peluang tersebut. “Karena masih ada blok-blok lain yang sedang dipersiapkan, ditawarkan kepada daerah,” imbuhnya. Isran tak khawatir perjuangannya tersebut sia-sia. Di tengah isu penurunan lifting di beberapa sumur blok migas di Kaltim. Menurutnya hal tersebut sudah terjadi sejak lama dan bersifat alamiah. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal itu. “Eksplorasi sumber-sumber baru mungkin. Apakah memperdalam atau memperluas kawasan operasi. Perlu dilakukan penelitian. Tenang saja ada upaya,” imbuhnya. Menurut dia, sebenarnya sudah sejak 30 tahun lalu, para ahli kala itu memprediksi cadangan minyak di Bumi Etam hanya tersisa 10 persen saja. Tetapi faktanya hingga kini cadangan minyak masih terus berproduksi. “Bahkan masih 70 persen kan. Jadi kita mana tahu yang di dalam bumi itu. Ternyata kaya lautan minyak kita,” tandasnya. UPAYAKAN TERLIBAT LANGSUNG Saat ini, daerah belum terlibat langsung dalam mengelola blok migas. Hanya PI 10 persen yang menjadi dividen dari PHM selaku operator di wilayah kerja Blok Mahakam. “Secara pengelolaan tetap PHM. Kita hanya dapat bagian 10 persen saja,” kata Plt. Sekprov Kaltim M Sabani. Untuk memaksimalkan kontribusi ke daerah, Pemprov berupaya untuk terlibat mengelola langsung. Melalui BUMD. Menurut Sabani, memang ada kesepakatan dengan PHM untuk mengelola secara langsung, pemda harus melakukan investasi. Itu dibayarkan atau dipotong dari hasil dividen yang diberikan operator kepada daerah. “Untuk sementara seperti itu. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana keterlibatan kita. Saat ini kita hanya diberikan 10 persen itu saja,” jelasnya. Sabani mengatakan, pemprov tengah melakukan evaluasi terhadap PI 10 persen tersebut. Apakah kontribusi yang diterima sudah sesuai dengan kapasitas lifting yang ada. Pemprov juga berharap PHM dapat meningkatkan lifting untuk mengembalikan kepada posisi yang diinginkan. Agar PI 10 persen kontribusi kepada daerah dapat lebih maksimal. “Lifting itu kan berdasakan penjualannya. Kalau harga minyak naik, berarti ada peluang untuk naik (kontribusi PI-nya). Kalau harga minyak turun berarti turun juga,” pungkasnya. (lim/dah)

Sumber: