Ketua Komite I DPD RI: Moratorium Pemekaran Perlu Ditinjau Ulang

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam menekankan pentingnya pembukaan moratorium pemekaran daerah di Indonesia. Menurutnya banyak daerah yang masih membutuhkan pemekaran. Termasuk di Kaltim

“Ini demi pelayanan publik yang lebih efektif," katanya saat diwawancarai melalui telepon seluler, pada Rabu (6/11/2024).

Baginya, pemekaran tersebut bukan sekadar agenda politik. Melainkan kebutuhan masyarakat untuk memperkuat otonomi daerah.

"Permasalahan batas wilayah dan status daerah otonomi baru perlu segera ditindaklanjuti, apalagi aspirasi dari masyarakat terus kami terima,” ujar Sofyan Hasdam.

BACA JUGA:Usulan Pemekaran Berau Pesisir Terganjal Kebijakan Moratorium Nasional

Ia menyebut sejumlah daerah seperti perbatasan antara Bontang dan Kutai Timur sering kali diwarnai kendala administratif dan memerlukan penanganan khusus.

Sofyan mengungkapkan, pihaknya telah menginventarisasi berbagai masalah ini untuk dibahas dalam rapat kerja mendatang bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam pandangannya, pemekaran bukan hanya memekarkan wilayah baru, namun juga menciptakan daerah yang mandiri.

"Kita harus pastikan daerah yang dimekarkan bisa hidup dan berkembang. Jika tidak, pemekaran malah akan membebani pemerintah,” sebutnya.

BACA JUGA:Pemekaran Mangkurawang Darat Jadi Desa Baru Tunggu Perda Dulu

BACA JUGA:Pemekaran Desa di Sangatta Utara Dinilai Mendesak, Basti: Jumlah Penduduknya Padat

Saat ini, banyak pemimpin daerah, seperti DPRD Jawa Barat yang turut mendorong pencabutan moratorium dengan alasan kepadatan penduduk semakin tinggi di beberapa wilayah. 

Ia menilai, pemekaran akan mendukung pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan layanan di tingkat lokal

Lebih lanjut, rapat kerja Komite I DPD yang direncanakan usai masa reses akan membahas berbagai isu terkait pemekaran, otonomi, dan batas wilayah.

Sumber: