Ini Kata 2 Paslon Pilkada Kaltim 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dua paslon Pilkada Kaltim 2024 saat mengikuti debat publik pertama.-dokumen-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Produk Domestik Ratio Bruto (PDRB) telah menyumbang sebanyak 43,19 persen di Kalimantan Timur.
Namun, sektor pertambangan hanya mampu menyerap 7,9 persen tenaga kerja dan membawa tantangan lingkungan berupa deforestasi dan degradasi lahan.
Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi tambang dan kelestarian lingkungan. Sehingga, juga dapat mempromosikan industri ramah lingkungan guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Hal tersebut menjadi fokus perhatian pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Pilkada Kaltim 2024, yakni Rudy Mas’ud-Seno Aji.
BACA JUGA: Pilkada Kaltim 2024: Debat Publik Pertama Cagub dan Cawagub Paparkan Visi Misi
BACA JUGA: Polda Kaltim Libatkan 21.000 Personel Keamanan untuk Mengawal Pilkada Kaltim 2024
Rudy Mas’ud mengatakan, sektor tambang tidak dirancang untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebab sifatnya yang padat modal.
“Sumber daya alam itu memang tidak bisa diandalkan untuk lapangan kerja massal. Kita perlu industri padat karya, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan manufaktur” kata Rudy Mas’ud dalam debat publik pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2024 di Plenary Hall Sempaja, Samarinda, Rabu (23/10/2024) lalu.
Dia menyebut, regulasi sudah mengatur tanggung jawab lingkungan dalam industri pertambangan, yakni berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020, yang mengubah UU Nomor 4 Tahun 2009, menuntut reklamasi dan reboisasi.
“Kita harus menguatkan kolaborasi antara pemerintah, kepolisian dan pengusaha agar pelaksanaannya berjalan baik,” ujarnya.
BACA JUGA: Respons ESDM Kaltim Terkait Ormas Keagamaan Boleh Kelola Pertambangan
BACA JUGA: Warga di Berau Resah dengan Praktik Pertambangan Ilegal
Seno Aji, calon Wakil Gubernur pasangan Rudy Mas’ud menambahkan, pihaknya fokus pada penerapan ekonomi biru dan hijau.
“Strategi ini diharapkan mendorong konversi energi dan teknologi ramah lingkungan, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru,” harapnya.
Menanggapi pernyataan itu, calon gubernur Isran Noor menekankan, kekayaan alam di Benua Etam, baik dari tambang maupun kelapa sawit telah membawa manfaat nyata bagi daerah.
BACA JUGA: Debat Publik Calon Bupati Berau Diagendakan di Jakarta, Akademisi Unmul: Buang-Buang Anggaran
“Kita pantas bersyukur. Selama saya menjadi gubernur, kami berhasil memperjuangkan dua peraturan penting. Yakni, PP 15 terkait profit sharing perusahaan batubara dan PP 38 adalah DBH sumber daya alam. Itu yang mendatangkan lebih dari Rp3 Triliun. Uang itu tidak dikorupsi,” urai Isran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: