Undang KPK, DPRD dan Pemkab Kukar Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi

Undang KPK, DPRD dan Pemkab Kukar Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi

Suasana sosialisasi pencegahan korupsi di ruang rapat paripurna DPRD Kukar.-Ari Rachiem-nomorsatukaltim

KUKAR, NOMORSATUKALTIM - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar sosialisasi program pemberantasan korupsi di lingkungan Pemeritahan Kabupaten (Pemkab) Kukar, Selasa 3 September 2024.

Kegiatan yang bertempat ruang rapat paripurna DPRD Kukar itu dihadiri seluruh anggota legislatif dan eksekutif. Termasuk Eselon II dan para camat.

Acara ini bertujuan meningkatkan pemahaman para penyelenggara negara untuk berperan aktif dalam mencegah korupsi.

Sosialisasi ini dibuka Bupati Kukar Edi Damansyah dan dipandu Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Sunggono.

Narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ismail dan Basuki Haryono, memberikan pemaparan penting seputar upaya pemberantasan korupsi.

Dalam pantaun tim media ini, acara sosialisasi berjalan lancar dengan pola diskusi dua arah atau lebih menekankan pada interaksi tanya-jawab antar para audiens dan narasumber.

Ketua DPRD Kukar Sementara, Farida, mengajak seluruh anggota DPRD untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dari sosialisasi tersebut. Meski tidak ada catatan merah terkait praktik korupsi di DPRD Kukar, Farida tetap menekankan pentingnya menjaga amanah yang diberikan rakyat.

"Insyaallah kami akan menjalankan amanah dari rakyat dengan baik dalam menjalankan fungsi kami," tegas Farida.

Ia menambahkan bahwa komitmen ini harus dijaga untuk menjaga kepercayaan publik.
 ucapnya, sore itu.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah berterima kasih kepada KPK sebagai pemateri yang memberikan ilmu seputar pencegahan praktek korupsi. Sosiliasi ini dirasa penting oleh Edi karena kerja sama antara eksekutif dan legislatif yang merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kukar.

Edi menegaskan bahwa baik atau buruknya pembangunan dan kesejahteraan di Kukar sangat bergantung pada kedua lembaga tersebut.

"Baik atau buruknya pembangunan dan kesejahteraan di Kukar berasal dari dua lembaga ini (eksekutif dan legislatif, Red.)," jelas Edi.

Orang nomor satu di Pemkab Kukar itu juga menekankan, meskipun rekrutmen kedua lembaga ini berbeda, tujuan mereka tetap sama, yakni memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Kukar.

Melalui sosialisasi ini, Edi berharap adanya peningkatan sinergi antara eksekutif dan legislatif dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang lebih baik.

"Insyaallah kalau ini berjalan dengan baik, kita dapat mencerminkan budaya baik kepada masyarakat," terangnya.

Edi Damansyah menekankan pentingnya menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ia juga berharap agar kualitas komunikasi dalam merencanakan pembangunan di Kukar dapat lebih ditingkatkan melalui forum-forum semacam ini.

"Harapan kami dari forum ini adalah lebih meningkat lagi kualitasnya dalam mengkomunikasikan rencana pembangunan di Kukar," pungkas Edi.(*/adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: